Selasa, 22 Juli 2014

Profil Iriana: Cinta Pertama Jokowi Jadi Ibu Negara


Perkenalan Iriana dengan Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dapat dikatakan terjadi secara tidak sengaja.
Iriana adalah teman adik Jokowi, Iit Sriyantini. Saat masih sekolah, perempuan kelahiran 1 Oktober 1963 di Kota Solo itu sering berkunjung ke rumah Jokowi diajak Iit. Tanpa sengaja, Iriana bertemu Jokowi yang saat itu masih kuliah di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dari pertemuan itulah mereka berdua akhirnya menjalin hubungan asmara. Empat tahun lebih menjalin kasih, pada 1986, sehari menjelang Natal, Jokowi akhirnya menikahi Iriana. Cincin kawin mereka seharga Rp 24.000.

Ibunda Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo mengatakan, Iriana adalah cinta atau pacar pertama dan terakhir Jokowi.

Saat menikah, Jokowi sudah bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Jokowi akhirnya memboyong Iriana tinggal di Aceh. Keduanya kembali ke Jawa saat Iriana hendak melahirkan anak pertama mereka.

Akrab dipanggil Ana, semenjak menikah dengan Jokowi, Iriana yang menyandang gelar sarjana ekonomi, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk merawat suami dan 3 anak mereka (Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan  Kaesang Pangarep).

Ketika suaminya menjabat Walikota Solo, Ana memimpin kegiatan PKK dan banyak menjalankan kegiatan sosial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Salah satunya masalah kemiskinan.

Kepeduliannya pada 'wong cilik' di Solo, karena dulu suaminya juga pernah merasakan rumah digusur tanpa ada pesangon. Ana tak mau kejadian pahit itu dialami lagi oleh warga Solo. Untuk memberdayakan warga, dia banyak membuat program-program pelatihan usaha.

Kedekatannya dengan rakyat, membuat banyak warga Solo merasa kehilangan ketika Ana hijrah ke Jakarta, menemani suaminya yang menjabat Gubernur DKI.

Penyuka yoga ini sangat mempedulikan suami dan anak-anaknya. Ana bahkan punya resep khusus untuk tetap menjaga stamina sang suami yakni jamu temulawak, campur jahe, kacang hijau dan terkadang ditambahkan madu. Resep ini sudah diberikan sejak 17 tahun lalu.

Meski menjadi istri pejabat, Ana tak mau bersikap seperti seorang ndoro. Tak jarang dia mengerjakan pekerjaan rumah sekalipun ada pembantu. Ana juga lebih senang berbelanja ke pasar tradisional, terutama Pasar Klewer Solo. 
Seperti suaminya, Iriana memang dikenal sebagai perempuan sederhana dan bersahaja. Perempuan yang dikenal ramah dan selalu ceria ini tak pernah tampil glamour. Rias wajahnya tak pernah menor, dan tak penah mengenakan barang-barang mewah.

Saat suaminya dilantik menjadi Gubernur Jakarta, 15 Oktober 2012, Iriana hanya tampil dengan kebaya putih tanpa aksesoris yang mencolok. Pada masa kampanye akhir Juni lalu, Iriana mengubah penampilan dengan mengenakan hijab. Sang suami sempat menggodanya, dengan mengatakan penampilan baru itu membuat Ana terlihat lebih cantik. 
Dengan kemenangan suaminya di pemilu presiden 2014, Ana pun akan menanggalkan status istri gubernur menjadi Ibu Negara.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Mundur dari Pilpres, Prabowo Terancam Penjara 6 Tahun


Prabowo Subianto menyatakan menarik diri atau mundur dari pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Namun dengan mengambil langkah ini, Calon presiden (capres) itu terancam pidana 3 hingga 6 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 246 disebutkan bahwa "Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"

Pakar hukum tata negara, Refly Harun membenarkan adanya pidana tersebut bahwa Prabowo bisa terancam dipenjara lantaran mundur dari proses Pilpres.

"Iya. Undang-Undang itu dibuat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini," ujar Refly Harun saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Dia menjelaskan, meski demikian, pengunduran diri Prabowo tak berpengaruh terhadap proses rekapitulasi dan pengumuman hasil Pilpres 2014. Jika keberatan, menurut dia, kubu Prabowo hanya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Proses pemungutan suara sudah selesai. Jadi hasil pemilu tetap dilanjutkan. Mereka (Prabowo) bisa mengajukan gugatan 24 jam (ke MK) setelah pengumuman KPU," jelas Refly.

"Yang berpengaruh bila mundurnya sebelum pemungutan suara, rakyat jadi tidak memilih. Kalau ini kan setelah pencoblosan, rakyat sudah menentukan pilihannya," imbuh dia.
Tolak Pilpres

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Rumah Polonia, Jakarta, capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

Berikut 5 pernyataan sikap yang disampaikan Prabowo yang menurutnya merupakan hasil dari pertemuan dengan pimpinan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Selasa (22/7/2014) siang:

Setelah mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi warga negara Indonesia, antara lain:

1. Proses Pilpres 2014 bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka, banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian serta penyimpangan di berbagai wilayah di Tanah Air diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan  melibatkan penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu sehingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan di MK, padahal sumber masalahnya ada di internal KPU.

5. Telah terjadi kecurangan yang massif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014,

Atas pertimbangan itu, maka kami sebagai pengemban suara dari rakyat akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

sumber : 
http://indonesia-baru.liputan6.com/

baca artikel terkait : 

Prabowo Mundur dari Pilpres Jadi Sorotan Dunia



Calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto menyatakan menolak dan mundur dari proses Pemilihan Presiden (Pilpres). Saksi kubu Prabowo-Hatta pun walk out dari proses rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kandidat presiden dari Koalisi Merah Putih itu lantas jadi sorotan dunia. Sejumlah media asing mengabarkannya.

Kantor Berita Inggris BBC, Selasa (22/7/2014) menulis laporannya dalam berita bertajuk "Indonesia presidential candidate Prabowo rejects election process" - Kandidat presiden Prabowo menolak proses pemilu.

Dijelaskan penolakan Prabowo diputuskan karena adanya kecurangan besar-besaran pada proses Pilpres. Namun disebutkan kubu Prabowo tidak akan menggunakan kekerasan atas keputusannya ini.

Global Post dari Amerika Serikat mengabarkan "Indonesia's Prabowo likely to deny election result". Media itu menulis Prabowo mendesak agar rekapitulasi suara dihentikan karena adanya kecurangan.

Media Qatar Al-Jazeera melansir "Prabowo rejects Indonesian election process". Dipaparkan Prabowo menegaskan Pilpres 2014 berjalan tidak demokratis. Sehingga ia menarik diri dari proses tersebut.

Dalam sebagian besar quick count atau hitung cepat yang mencuat, nama Joko Widodo atau Jokowi keluar sebagai pemenang Pilpres.

"Tapi Prabowo berkali-kali mengklaim dari hasil polling yang dikeluarkan lembaga yang punya kaitan dengannya, dirinya lebih unggul," tulis Al-Jazeera.

Portal berita Singapura Channel News Asia mewartakan "Indonesia's Prabowo quits presidential race". Mengutip pernyataan di Facebook Prabowo, media tersebut menuliskan "Di Papua, ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan untuk pemilihan suara ulang (PSU) tetapi tidak digubris oleh KPU".

Sydney Morning Herald memuat berita bertajuk "Prabowo Subianto 'withdraws' from Indonesian presidential election on day vote was to be declared". Media Australia itu menjelaskan pernyataan Prabowo yang menyebut Komisi Pemilihan Umum milik negara gagal dalam menjalankan demokrasi. Sehingga ia menarik keikutsertaannya dari proses Pilpres. 

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Senin, 21 Juli 2014

Rekapitulasi 28 Provinsi, Prabowo-Hatta Buntuti Keunggulan Jokowi-JK


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penghitungan suara nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dini hari ini. Penetapan rekapitulasi akan dilanjutkan pada pukul 10.00 WIB.

"Tepat pukul 01.45 WIB, kita mengakhiri pembacaan rekapitulasi. Hari ini (Selasa) akan menuntaskan semua rekapitulas suara, kita persingkat istirahat. Kita akan percepat rapat pleno kembali nanti pukul 10.00 WIB," ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014) dini hari.

Dari 33 provinsi, KPU sudah membahas hasil rekapitulasi suara di 29 provinsi, namun baru 28 provinsi yang ditetapkan karena Sumatra Utara masih bermasalah dan ditunda pada Selasa (22/7/2014).

"Yang telah dibacakan sebanyak 29 provinsi, dan satu belum ditetapkan karena menyisakan agenda pembahasan untuk Kabupaten Nias Selatan," ujar Husni.

Untuk sementara, pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 50.326.198 suara dan Prabowo-Hatta 45.550.254 suara. Berikut ini perolehan suara kedua pasangan di 28 propinsi:

1. Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta: 1.032.354 suara
Jokowi-JK: 1.573.046 suara

2. Nusa Tenggara Barat
Prabowo-Hatta: 1.844.178 suara
Jokowi-JK: 701.238 suara

3. Aceh
Prabowo-Hatta: 1.089.290 suara
Jokowi-JK: 913.309 suara

4. Sumatera Selatan
Prabowo-Hatta: 2.132.163 suara
Jokowi-JK: 2.027.049 suara

5. Kalimantan Selatan
Prabowo-Hatta: 941.809 suara
Jokowi-JK: 939.748 suara

6. Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta: 332.908 suara
Jokowi-JK: 491.819 suara

7. Jambi
Prabowo-Hatta: 871.316 suara
Jokowi-JK: 897.787 suara

8. Bangka Belitung
Prabowo-Hatta: 200.706 suara
Jokowi-JK: 412.359 suara

9. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Prabowo-Hatta: 977.342 suara
Jokowi-JK: 1.234.249 suara

10. Bengkulu
Prabowo-Hatta: 433.173 suara
Jokowi-JK 523.669 suara

11. Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta: 165.494 suara
Jokowi-JK: 456.021 suara

12. Kalimantan Tengah
Prabowo-Hatta: 468.277 suara
Jokowi-JK:  696.199 suara

13. Gorontalo
Prabowo-Hatta: 378.735 suara
Jokowi-JK : 221.497 suara

14. Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta, 511.134 suara
Jokowi-JK: 622.217 suara

15. Sumatera Barat
Prabowo-Hatta: 1.797.505 suara
Jokowi-JK: 539.308 suara

16. Bali
Prabowo-Hatta: 614.241 suara
Jokowi-JK: 1.535.110 suara

17. Riau
Prabowo-Hatta: 1.349.338 suara
Jokowi-JK, 1.342.817

18. Maluku
Prabowo-Hatta: 433.981 suara
Jokowi-JK: 443.040

19. Sulawesi Tengah
Prabowo-Hatta: 632.009
Jokowi-JK: 767.151

20. Jawa Tengah
Prabowo-Hatta: 6.485.720 suara
Jokowi-JK: 12.959.540

21. Jawa Barat
Prabowo-Hatta: 14.167.381 suara
Jokowi-JK: 9.530.315 suara.

22. Lampung
Prabowo-Hatta: 2.033.924
Jokowi-JK: 2.299.889

23. Sulawesi Utara
Prabowo-Hatta: 620.095
Jokowi-JK: 724.553

24. Kalimantan Timur
Prabowo-Hatta: 687.734
Jokowi-JK: 1.190.156

25. Papua Barat
Prabowo-Hatta: 172.528
Jokowi-JK : 360.379

26. Banten
Prabowo-Hatta : 3.192.671
Jokowi-JK : 2.398.631

27. Nusa Tenggara Timur
Prabowo-Hatta : 769.391
Jokowi-JK : 1.488.076

28. Sulawesi Selatan
Prabowo-Hatta : 1.214.857
Jokowi-JK : 3.037.026

baca artikel terkait :
PDIP Ngotot Rekapitulasi Suara Diselesaikan Dini Hari Ini
KPU : Penetapan Hasil Pilpres Bisa Hari Ini

PDIP Ngotot Rekapitulasi Suara Diselesaikan Dini Hari Ini


Partai PDIP ngotot agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan rekapitulasi suara nasional dini hari ini. Liasion Officer (LO) PDIP Komisi Pemilihan Umum (KPU), Miko, bersikeras pagi ini rekapitulasi harus segera diselesaikan.

"Saya ingin empat lagi diselesaikan, kalau bilang capai kita semua juga sama," kata Miko di ruang Rapat Pleno, Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Namun, keinginan ini mendapat penolakan dari Bawaslu dan perwakilan pasangan nomor urut dua.

"Saya minta dari pasangan nomor urut dua cari solusi demi bangsa dan negara. Turunkan sedikit, saya kira kita semua perlu istirahat," ujar Ketua Bawaslu Muhammad.

Pimpinan sidang, Komisioner KPU, Juri Hardiantoro pun menyatakan setuju jika rekapitulasi suara dilanjutkan dua propinsi lagi yakni, NTT dan Sulawesi Selatan. "Saya kira saya setuju dengan Bawaslu. Kita hitung dua lagi," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, KPU baru menetapkan perolehan suara di Banten, di mana pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan 3.192.671 dan pasangan Jokowi-JK 2.398.631.

KPU sudah menetapkan rekapitulasi suara di 26 propinsi di mana pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 45.801.096 suara dan Prabowo-Hatta 43.566.006 suara. Sementara untuk rekapitulasi suara di Sumatra Utara masih dipending lantaran masih bermasalah di wilayah Nias Selatan.

 sumber :
http://pemilu.okezone.com

baca artikel terkait :

KPU : Penetapan Hasil Pilpres Bisa Hari Ini


Komisioner KPU Ferry Rizkiansyah, mengatakan, penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014, bisa saja ditetapkan hari ini, jika proses rekapitulasi penghitungan suara 33 provinsi bisa diselesaikan.

"Agenda rekapitulasi itu tanggal 20-22 Juli 2014, sedangkan proses penetapan (hasil pilpres) tanggal 21-22 Juli 2014. Jadi hari ini kalau memang sudah beres bisa kita lakukan penetapan," ujar Ferry di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Ferry juga mengatakan jika penetapan hasil pilpres bisa dilakukan hari ini, maka KPU akan segera mengundang masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk segera hadir dalam konteks penetapan hasil pilpres.

Dari total 33 provinsi di Indonesia, sejauh ini KPU Pusat telah menetapkan rekapitulasi di 16 provinsi antara lain Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DIY, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalteng, Gorontalo, Sultra, Sumbar dan Bali.

Dari 16 provinsi itu, penghitungan nyata perolehan suara kedua pasangan yakni Prabowo-Hatta 13.790.625, sedangkan Jokowi-JK 13.784.625.

Sedangkan 17 provinsi lain yang akan dilakukan rekapitulasi berturut-turut antara lain Riau, Maluku, Sulteng, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Kaltim, Sumatera Utara, Papua Barat, Banten, Jatim, NTT, Sulsel, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Papua.

sumber :
http://pemilu.okezone.com/

baca artikel terkait :

Sabtu, 19 Juli 2014

JK: Kampanye Pilpres 2014 Perang Klarifikasi


Masa kampanye pilpres memang sudah selesai. Pemilu pun sudah dilaksanakan. Setiap kandidat tentu memiliki kesan tersendiri selama menjalani sebulan masa kampanya. Tak terkecuali cawapres Jusuf Kalla.

Pria yang akran disapa JK itu mengatakan, kampanye pilpres 2014 terasa lebih variatif. Tak hanya cara berkampanye, juga ada beberapa fase yang dilewatinya selama masa kampanye.

"Minggu pertama itu perang bintang, semua menonjolkan jenderal yang dimiliki. Berapa bintang, di sana di sini juga begitu," kata JK usai salat tarawih berjamaah dengan anggota Korps Alumni HMI (KAHMI) di Posko Jenggala, Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2014).

Tak hanya perang bintang yang menghiasi kampanye, para kiai pun ikut 'bertempur' dalam kampanye. Hal itu, terjadi pada pekan kedua kampanye.

"Minggu berikutnya perang kiai. Akhirnya kembali ke perang kiai. Karena kampanye kita ini selama 3 minggu tidak ada kampanye positif, semua klarifikasi," terang JK.

"Jokowi apalah, orang China lah. Jadi semua berpidato, saudara-saudara Jokowi itu Islam benar. Akhirnya banyak kunjungan pesantren. Saya 60% kunjungan pesantren. Jadi ini pengalaman," imbuhnya.

Memasuki pekan terakhir, baru kemudian muncul visi-misi dan program. Berbagai hal yang akan dilakukan selama menjabat sebagai presiden dan wakil presiden disampaikan pada masyarakat. Tapi, tetap nada klarifikasi juga muncul.

"Minggu ketiga, kelima, baru bicara program yang benar. Pihak sana terus menerus klarifikasi soal HAM. Jadi perang klarifikasi," ungkapnya.

Tapi, pada pekan terakhir merupakan momen pamungkas bagi JK. Banyak peristiwa yang membuat elektabilitas Jokowi-JK meningkat. Di antaranya, konser salam 2 jari, penyampaian 9 poin program nyata, debat, kata-kata 'Sinting', dan kesalahan penyebutan Kalpataru dalam debat. 

baca artikel terkait :

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/