Jumat, 29 Agustus 2014

Top 5 Indonesia Baru: Jokowi Minta SBY Naikkan BBM Paling Top


 Presiden terpilih Jokowi bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan ini membahas berbagai hal terkait transisi pemerintahan baru Jokowi-JK, termasuk masalah Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berita berjudul 'Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...' pun menjadi sorotan pembaca Liputan6.com kanal Indonesia Baru. Selain itu, juga ada berita tentang Wakil Ketua DPRD DKI yang memasang foto Prabowo di bawah lambang Garuda.

Berikut berita yang masuk dalam Top 5 Indonesia Baru pada Kamis 28 Agustus 2014:

1. Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan SBY, dia meminta, untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Selengkapnya: Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...

2. Wakil Ketua DPRD DKI Pasang Foto Prabowo di Bawah Lambang Garuda

Ada foto Prabowo Subianto di ruang kerja Wakil Ketua sementara DPRD DKI dari Partai Gerindra M Taufik. Di foto tersebut, capres usungan Koalisi Merah Putih itu tampak gagah berjas hitam dengan dasi merah bergaris.

Foto Prabowo berukuran besar di ruang kerja Taufik di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta itu dipasang di bawah lambang Garuda Pancasila, dekat dengan bendera merah putih.

Selengkapnya: Wakil Ketua DPRD DKI Pasang Foto Prabowo di Bawah Lambang Garuda

3. Akrobatik Ekonomi Jokowi-JK Siap Tangkis Kenaikan BBM

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus mengkaji berbagai opsi yang diperlukan, untuk mengatasi masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikkan tersebut masih bisa dihindari dengan melakukan 'akrobatik ekonomi'.

"Kita lakukan tindakan akrobatik-akrobatik dalam APBN, jika opsi kenaikkan BBM tidak bisa diambil. Pak Jokowi dan Pak JK akan ambil risiko apapun," kata salah satu Deputi Tim Transisi Akbar Faisal, di Kantor Transisi, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Selengkapnya: Akrobatik Ekonomi Jokowi-JK Siap Tangkis Kenaikan BBM

4. Naikkan Harga BBM, Jokowi: Saya Siap Tidak Populer

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelumnya, Jokowi juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM sebelum mengakhiri masa pemerintahannya.

Terkait rencana kenaikan tersebut, Jokowi mengaku siap menanggung segala risiko yang ditimbulkan kebijakan itu. Termasuk tak disenangi lagi oleh masyarakat.

"Saya siap untuk tidak populer," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Selengkapnya: Naikkan Harga BBM, Jokowi: Saya Siap Tidak Populer

5.  LSI: Jokowi Naikkan Harga BBM, Kepercayaan Publik Bisa Merosot

Belum juga memulai memerintah, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) langsung dihadapkan pada masalah kelangkaan BBM. Untuk mengatasinya pemerintah perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.

Tapi pilihan ini pun bukan perkara mudah. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI), bila harga BBM dinaikkan, mala dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan mayarakat pada Jokowi-JK.

Selengkapnya: LSI: Jokowi Naikkan Harga BBM, Kepercayaan Publik Bisa Merosot


sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Alasan Mega Kini Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM


Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun ditolak dengan alasan waktunya tidak tepat. Jokowi pun mengaku rela tidak populer jika dirinya yang memberlakukan kebijakan itu.
Sikap Jokowi ini berbeda dengan histori partai pendukungnya, PDI Perjuangan. Dalam 10 tahun terakhir berada di luar pemerintahan, PDIP selalu menolak keras kebijakan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi.

Apakah kini PDIP tidak konsisten karena Jokowi merupakan jagoan PDIP? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menepis dugaan tersebut.

"Bukan berarti ketika kami masuk (pemerintahan). Kami berkalkulasi secara nyata. Jangan bilang kami tidak konsisten. Kalau kenyataannya subsidi dibiarkan, penyediaan BBM membuat rakyat antre dan sebagainya," kata Megawati di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Mega pun menegaskan, selama 10 tahun di luar pemerintahan, bukan berarti partainya bersikap layaknya oposisi. Meski bukan oposisi, PDIP tetap memantau kinerja pemerintahan hingga tingkat bawah.

"Kami itu bukan oposisi, makanya mesti tahu konstitusi kami itu berada di luar kabinet. Karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi," tegas Mega.

Menurut Mega, pada saat pemerintahan SBY, kenaikan harga BBM sebetulnya bisa ditahan dengan mempertimbangkan opsi lain. Karena itu partainya menolak keras kenaikan harga BBM pada saat pemerintahan SBY.

"Pada waktu itu kenyataan bisa ditahan dalam subsidi. Ya kami akan katakan, ini loh reason-nya," ucap Mega.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Kubu Prabowo-Hatta Mengadukan Polri ke Kompolnas



Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengadukan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), agar Bareskrim Polri segera menyelesaikan masalah hukum yang dilaporankan.

"Kita ini masyarakat, kita hadapi persoalan yang belum terjadi sebelumnya. Apa yang ada kita lakukan (ke Kompolnas) itu hanya memperkuat referensi yang ada," kata Kuasa hukum Koalisi Merah Putih Habiburokhman di kantor Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Habiburokhman menjelaskan, laporan ke Kompolnas karena ini bukan persoalan Prabowo-Hatta menang atau tidak menang Pilpres 2014. Akan tetapi ini adalah masalah hukum yang belum terselesaikan.

"Karena itu, ini kewajiban kita, jangan sampai ada masalah yang tersisa," ungkap dia.

Habiburokhman datang ke kantor Kompolnas ditemani Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mereka ditemui seorang komisioner Kompolnas Logan Siagian di ruangannya.

Dalam pertemuan itu Dasco mengaku ada 3 hal yang disampaikan kepada Kompolnas, tentang sikap Polri yang diduga bertindak represif dan diskriminatif dalam Pilpres 2014 kemarin.

"Pertama, terjadinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, saat sidang putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Dasco

Kedua ucap Dasco, soal laporan terkait logo Garuda Merah oleh pihak lain. Padahal menurut dia kasus tersebut telah diselesaikan di Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).‬

"Karena itu bila pengusutan kasus logo Garuda Merah ditindak lanjuti, maka akan memicu pertikaian politik baru. Mengingat pada kampanye Pilpres lalu, logo tersebut dipakai secara massal oleh ratusan ribu pendukung Prabowo-Hatta," ungkap dia.

‪Indikasi lainnya, imbuh Dasco, adalah kasus pemanggilan Ketua DPD Gerindra M Taufik sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan fitnah, terkait kata 'penculikan' ketua dan anggota KPU.‬

‪"Anehnya, M Taufik justru dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu oleh Polri ketimbang komisioner KPU selaku terlapor dalam kasus buka kotak suara. Padalah laporan terhadap M Taufik baru dilakukan 11 Agustus 2014," tegas dia.‬

‪Menanggapi kedatangan kubu Prabowo-Hatta, Logan mengatakan kubu Prabowo-Hatta mengeluhkan tindakan kepolisian terkait 3 laporan di Mabes Polri. Namun Kompolnas belum bisa mengambil sikap, karena baru menerima pengaduan ini.

"Karena Kompolnas diberi kewenangan saran keluhan masyarakat, mengenai tindakan polisi yang dialami masyarakat yang dianggap tidak sesuai. Maka, kita terima," ucap Logan

Selanjutnya, kata Logan, Kompolnas akan meminta Kapolri Jenderal Sutarman agar merintahkan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri segera menindaklanjuti rekomendasi Kompolnas dari aduan kubu Prabowo-Hatta itu.

"Karena ini menyangkut Mabes koordinasi Kapolri untuk meminta Kaporli agar meminta Irwasum untuk menindaklanjutinya," tandas Logan.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Selasa, 26 Agustus 2014

Top 5 Indonesia Baru: Komentar Jokowi Soal Paspampres Paling Top

 

Pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tampaknya masih menjadi hal baru bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang biasa blusukan dengan pengawalan biasa.
Tak heran jika berita '3 Komentar Jokowi Saat Dikawal Paspampres' menjadi sorotan bagi para pembaca dalam kanal Indonesia Baru. Berikut berita Top 5 Indonesia Baru Senin 25 Agustus 2014:

1. Komentar Jokowi Dikawal Paspampres
Sedikit Bingung
Presiden terpilih Joko Widodo mengaku masih kebingungan saat sudah tak lagi dikawal oleh Walpri (Pengawal Pribadi) dari Polri. Karena kini tanggung jawab pengamanan diri dan keluarganya itu dipegang oleh pasukan khusus, Paspampres.
Ia juga sedikit 'curhat' bahwa masih merasa aneh melihat jumlah anggota Paspampres serta rangkaian pengawalan yang begitu banyak. Sangat berbeda dari sebelumnya yang hanya didampingi oleh sekitar 5 orang Walpri, sehingga Jokowi mengaku merasa agak kurang bebas bergerak.
Kita yang Ngatur
Usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk palu menolak gugatan Prabowo-Hatta, pengamanan Jokowi pun diperketat. Pengamanan diserahterimakan dari Polri ke Paspampres.
Lantas bagaimana dengan pengamanan ketat yang telah diatur dalam standar prosedur pengamanan presiden dan wakil presiden? Jokowi tetap tidak menyukai aturan ketat tersebut, lantaran dirinya mengaku tidak mau terlalu banyak diatur dan terikat dengan pengamanan yang terlalu ketat. Namun sedikit lega, karena dirinya masih bisa mengaturnya.
Lagi Nyoba
Jokowi menyatakan saat ini masih beradaptasi dengan pengamanan dari Paspampres. Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku masih ada hal yang mengganjal bila dirinya blusukan naik Mercy, mobil kepresidenannya.
Jokowi pun tengah mencoba untuk tidak menunggangi mobil Mercy antipeluru B 1190 RFS yang telah disiapkan Paspampres itu. Ia mencoba untuk naik Kijang Innova Hitam dengan nomor polisi B 1124 BH.
2. Jokowi Tanggapi Santai Rencana Koalisi Prabowo Bentuk Pansus
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berencana akan membentuk panitia khusus (pansus) di DPR RI untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Namun, Presiden terpilih Jokowi menanggapi santai atas pembentukan pansus tersebut. Mantan Walikota Solo ini juga mengaku tak mempermasalahkan jika pansus tersebut digulirkan untuk menjegal kebijakan pemerintahannya.
Hanya saja Jokowi yang tak lama lagi melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta, mempertanyakan siapa nantinya yang akan dijegal oleh pansus bentukan Koalisi Merah Putih itu.
3. Golkar Tegaskan Tetap di Koalisi Merah Putih Tapi...
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Junaidi Elvis menyatakan koalisi yang dibangun bersama partai lain tersebut tidak hanya untuk Pemilihan Presiden, melainkan akan terus berlanjut sampai DPR RI.
Meski demikian, Junaidi Elvis, Partai Golkar tidak mengenal istilah oposisi karena dalam sistem predensial tidak ada seperti itu.
4. Polisi: Massa Prabowo-Hatta Hendak Sambangi Rumah Transisi
Rumah Transisi, tempat presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menyusun rencana program kerja dan penyusunan kabinet pemerintahannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat akan didatangi massa pendukung Prabowo-Hatta. Petugas kepolisian pun sudah tampak berjaga-jaga.
"Betul, kami menerima laporan ada massa yang datang dari (Koalisi) Merah Putih sekitar pukul 11.00 WIB," kata Wakapolsek Menteng Kompol Nababan di lokasi, Senin (25/8/2014).
Nababan menjelaskan, sedikitnya ada 50 orang yang akan datang ke rumah yang juga berfungsi sebagai peralihan pemerintahan Jokowi-JK itu. Personel kepolisian gabungan pun sudah disiagakan untuk mengamankan aksi.

5. Jokowi Disambut Artis dan Relawan Saat Hadiri Acara di Jakarta
Malam tadi Joko Widodo hadiri acara 'Doa Jokowi untuk Negeri' di Teater Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat Sabtu lalu. Begitu datang, Jokowi langsung disambut oleh para relawan dan artis Ibukota seperti Sys NS, Doni Kusuma, Roy Marten, dan Mpok Atik.
Seusai menyapa relawan, Jokowi membubuhkan tanda tangannya di bajaj yang mengantarkannya saat pengambilan nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu.
Bajaj tersebut telah berganti kepemilikan, yakni CEO Sido Muncul Irwan Hidayat yang telah membelinya dengan harga Rp 280 juta. Rencananya, bajaj tersebut akan dipajangnya di Hotel Tentram miliknya di Yogyakarta, dengan tujuan agar banyak tamu yang datang.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Ruhut: Politisi Demokrat 'Ojo Kesusu' Jadi Oposisi Jokowi

 
Belum ada kesepakatan di tubuh Partai Demokrat akan merapat ke Koalisi Merah Putih sebagai oposisi pemerintahan Jokowi atau sebaliknya. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul pun menyerukan kepada para petinggi partainya untuk tak buru-buru bicara soal status oposisi atau koalisi.

"Kalau kata orang Jawa, ojo kesusu (jangan buru-buru) menyatakan seperti itu. Tunggulah dulu," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).

Dia pun turut mengomentari soal pernyataan beberapa petinggi partai berlambang mercy itu. Termasuk ucapan dari Ketua Dewan Harian Partai Demokrat Syarief Hasan yang menyatakan jika partainya akan berada sebagai penyeimbang. Namun Ruhut tak sependapat.

"Syarief orang Makassar, aku orang Batak. Nah itu dia belum mengetahui budaya orang Jawa, makanya sabar tunggu Pak SBY," tutur Ruhut.

"Apalagi yang bilang oposisi, itu nggak ngerti ilmu tata negara. Tidak ada itu dalam sistem presidensial istilah oposisi," cetus dia.

Maka dari itu, Ruhut mengatakan, sebaiknya seluruh kader Demokrat menunggu hasil rencana pertemuan SBY dan Jokowi. Dia juga meminta para koleganya tak mengeluarkan persepsi masing-masing.

"Meskipun Pak SBY memang masih bilang netral, tapi untuk masalah partai kita serahkan ke Pak SBY. Nanti kalau antara partai ke depannya, tunggu Pak SBY dan Pak Jokowi berbicara apa," tandas Ruhut.


sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Datangi Rumah Transisi, 88 Relawan Jokowi Minta Kejelasan

 
Belasan relawan pendukung pencalonan Jokowi-JK mendatangi Rumah Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat petang tadi. Mereka menagih janji untuk melibatkan simpul-simpul relawan di Rumah Transisi.

Juru bicara relawan, Boni Hargens mengatakan, relawan yang hadir tergabung dalam 88 relawan dari 15 kelompok telah didaftarkan ke dalam 22 kelompok kerja (Pokja) Rumah Transisi. Namun mereka tak kunjung mendapatkan kepastian.

"Nama kami semua (88 relawan) sudah didaftar dan diserahkan ke Rumah Transisi pada 23 Agustus 2014 melalui Deputi Rumah Transisi Andi Widjajanto. Adapun 88 nama itu dari masing-masing 4 relawan di semua (22) Pokja," kata Boni, Senin (25/8/2014).

"Angka ini sudah disepakati oleh para relawan dan Bapak Presiden Jokowi dalam rapat tertutup di Balai Kota, Jakarta pada 20 Agustus 2014," imbuh dia.

Boni bersama relawan ingin mengklarifikasi pimpinan dan keempat deputi, mengenai nama-nama yang sudah diserahkan itu kapan kiranya bisa secara legal bekerja di Rumah Transisi.

"Bagaimana mekanisme kerja di Rumah Transisi? Mengapa Rumah Transisi bekerja secara ekslusif dan tertutup? Apa saja yang menjadi tugas kami di Rumah Transisi?" tanya Boni.

Ketidakjelasan ini menimbulkan keresahan di kalangan relawan. "Kesan ini lahir dari kelambanan Rumah Transisi merespons niat baik keterlibatan relawan dalam kerja Rumah Transisi. Kami berharap semua ketidakjelasan dan keraguan ini terjawab," tutur dia.

Namun, kedatangan mereka hanya sebatas sampai pagar Rumah Transisi. Salah seorang Deputi Kantor Transisi, Andi Widjajanto, keluar dan menerima kedatangan para relawan. Tapi relawan tidak diizinkan masuk karena ada rapat yang digelar Jokowi bersama tim Transisi.

Sebagai gantinya, para relawan yang berasal dari Bara JP, Seknas Jokowi, Projo, dan lainnya itu dipersilakan datang kembali pada Rabu 27 Agustus 2014 pagi. Hal itu direspons baik oleh para relawan. "Kalau minggu ini tidak direspons, kita akan bergerak lagi," tandas Boni.
Sebelumnya, Andi mengaku telah menerima usulan nama 88 relawan untuk ikut bergabung di 16 pokja. Dia mengatakan, kerja para relawan yang nantinya bergabung dalam Tim Transisi itu tergantung dari kapasitas dan kompetensi individual masing-masing relawan tersebut.
"Secara kerja, relawan-relawan sudah masuk. 88 orang itu, sudah tersebar ke 16 pokja. Hanya saja pertemuan besar yang mengumpulkan keseluruhannya baru sempat akan dilakukan minggu depan. Hari Rabu, mereka akan dilibatkan," ucap Andi Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 24 Agustus 2014 malam.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Alasan Ahok Percaya Jokowi Profesional Jadi Presiden RI


 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku percaya bahwa Joko Widodo (Jokowi) akan bekerja secara profesional menjadi Presiden ke-7 RI. Dirinya meyakini segala keputusan yang akan diambil Jokowi hanya berdasarkan kepentingan umum.

"Nggak mungkin yang diputuskan beliau (Jokowi) itu untuk kelompok, pasti untuk kepentingan bersama. Itu yang bikin saya percaya sama beliau," ujar dia di Balaikota Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Karena sudah bekerja bersama Jokowi selama hampir 2 tahun, pria yang karib disapa Ahok itu mengaku memahami watak Jokowi baik sebagai individu maupun sebagai kepala daerah.

Apalagi selama menjadi wakilnya, mantan Bupati Belitung Timur itu bertugas membuat Jokowi sukses menjalankan program-program Jakarta. Bila Jokowi telah menjadi Presiden, maka tugas Ahok akan tetap membantu Jokowi dengan menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Saya sudah tahu apa yang beliau inginkan. Tugas saya kan membuat Pak Jokowi sukses," ucap Ahok.


sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/