Selasa, 19 Agustus 2014

Tim Hukum KPU Sebut Kubu Prabowo-Hatta Salah Baca Formulir C1

 
 Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan manipulasi terhadap formulir C1 atau berita acara rekapitulasi tingkat tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilpres 2014. Sebab menurutnya, C1 selalu diunggah di website KPU dan dapat diakses publik.

"Jadi masyarakat bisa lihat apa ada kekeliruan atau tidaknya. KPU sudah secara terbuka menyampaikan C1, kalau ada kesalahan pasti kan ada reaksi," kata Ali seusai menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Menurut Ali, data C1 yang telah diunggah KPU tidak ada yang menyatakan keberatan dari masyarakat ataupun para saksi pasangan calon. Bahkan, lanjut dia, hingga saat ini tidak ada laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait perubahan formulir C1.

"Kalau ada yang salah dalam memasukkan data mungkin saja. Tapi kan itu dikoreksi pada jenjang di atasnya, melalui rekapitulasi pada tingkat kelurahan dan kalau ada salah lagi masih ada proses kontrol di tingkat kecamatan. Dan proses ini selalu mengundang kedua saksi yang hadir, Panwas juga hadir," bebernya.

Dengan demikian, lanjut Ali, tudingan tim hukum Prabowo-Hatta yang mendalilkan ada pemalsuan terhadap C1 di 48 TPS adalah tidak benar dan hal itu hanya kekeliruan pihak pemohon dalam melihat C1.

"Kami punya bukti-bukti, bahwa data kami benar, dan yang kami lihat pemohon salah dalam membaca data," tandas Ali.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Novela Nawipa di Antara Sengketa Pilpres


 Nama Novela Nawipa mendadak tenar pasca-kesaksian dirinya dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) awal Agustus lalu. Dia (bersaksi) untuk kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, selaku pemohon gugatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melakukan pelanggaran Pilpres.

Belakangan Novela terus menjadi buah bibir, khususnya di kalangan media. Apalagi setelah perusakan pagar rumahnya di Kampung Awaputu, Kabupaten Doiyai, Papua namanya semakin melejit bak selebritis. Keman pun dirinya pergi, awak media pun membuntuti.
Seperti saat Novela mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat pada Minggu 17 Agustus kemarin. Awak media langsung mengendus agenda yang disebut-sebut sebagai pertemuan silaturahmi
antara Novela dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Tiba di kantor Komnas HAM, Novela yang disambut Natalius setelah turun dari Kijang Inova hitam itu disambut langsung Natalius. Dia enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Dia Hanya tersenyum lebar dan langsung menuju ke lantai 3 di ruang rapat pleno bersama Natalius.

Usai pertemuan tertutup itu, Novela mengaku kedatangan ke Komnas HAM hanya untuk mempertegas dirinya tidak mendapat intimidasi atau tekanan dari siapa pun sebelum atau sesudah kesaksiannya di MK.

"Sampai saat ini saya tidak merasa diintimidasi dan tak ada tekanan. Itu keluar dari hati saya," ungkap dia.

Novela enggan berkomentar banyak kepada awak media, karena merasa pertemuan ini hanya sebagai pertemuan keluarga. "Ini pribadi. Keluarga, antara kakak dan adik," tegas dia.

Pernyataan Novela juga ditegaskan Natalius sore itu. Bahwa tidak ada ancaman dari siapa pun. "Adik ini seperti dalam ancaman serius. Kondisi di kampung adik tak ada kondisi serius, tak ada ancaman. Tidak seperti diceritakan teman media."

"Kalau di media sosial, itu hanya respon bias. Tak perlu tokoh politik nasional bicara dia dalam ancaman. Biarkan saja adik kembali jadi ibu bagi anaknya," tegas Natalius.

Selain itu, Natalius juga mengimbau semua pihak agar dugaan adanya ancaman Novela tidak dipolitisir. Dia menegaskan, dalam perbincangan pribadi selama 20 menit itu, Novela mengaku tidak pernah mendapatkan ancaman.

"Dia tak dapat ancaman seperti yang beredar. Dengan ini kuasa hukum Prabowo-Hatta sudah selesailah, jangan politisasi Novela," imbau dia.

Selain itu, Natalius juga memimnta agar sesama putra-putri Papua tidak saling mencibir. "Saya minta orang Papua jangan mencibir atau kritik, memuja berlebihan juga jangan. Biarkanlah dia jadi dirinya sendiri," tegas dia.
 
Pernyataan Berbeda
Malam harinya usai mengunjungi kantor Komnas HAM, Novela mengunjungi Rumah Polonia, markas tim pemenangan kubu Prabowo-Hatta di Jakarta Timur. Lagi-lagi Novela bak artis. Saat tiba di tempat tersebut, pendukung Prabowo-Hatta menyambut Novela dengan antusias.

Namun ada pemandangan berbeda saat kedatangan Novela di markas kubu pasangan capres nomor urut 1 itu. Kuasa hukum Prabowo-Hatta Razman Nasution menuding Natalius telah memengaruhi Novela. Maka itu berniat membawa kasus ini ke bihak berwajib.

"Pejabat negara yang mulai coba bangun sikap kontraproduktif dengan kewenangannya. Dia (Natalius Pigai) mempengaruhi Novela," ungkap Razman

Setali tiga uang dengan Razman, Novela mengakui seperti yang disebut-sebut semula. Dia mengaku menerima intimidasi dan ancaman dari pihak yang belum diketahui itu. Pernyataan yang disampaikan di kantor Komnas HAM mendadak berubah.

"Setelah beri kesaksian di MK, saya diteror via telepon dan SMS. Itu benar-benar ada," ungkap Novela.

Bahkan yang mengejutkan lagi, Novela mengaku kecewa setelah kedatangan dirinya ke Komnas HAM. Lantaran dia merasa diarahkan dan dijebak Natalius meski pun mengakui sebagai saudara dengan suku yang sama di kampungnya, Papua.

Novela mengaku diarahkan Natalius agar mengakui tidak ada intimidasi atau kekerasan terhadap dirinya oleh siapa pun, baik sebelum maupun sesudah kesaksiannya di MK.

Menurut Razman, Natalius telah mengarahkan 2 hal kepada Novela. Pertama agar kliennya mengakui bahwa tidaka da intimidasi dan ancaman kepada Novela, baik sesudah maupun sebelum kesaksiannya di MK.

"Sementara dia (Novela) mengaku sebelum pengakuan di MK tidak ada intimidasi dan setelahnya ada intimidasi. Tapi oleh saudara Natalius bilang akui saja itu tidak ada. Yang kedua disuruh mengakui bahwa memang ada 2, 3 TPS ada Pilpres, padahal tidak ada, kelakuan macam apa ini?" ujar Razman.

Selain meminta disidangkan di Komnas HAM dengan menghadrikan pihak terkait, Razman juga meminta Natalius mengklarifikasi pernyataan dirinya terkait dugaan mengarahkan Novela.

"Agar Komnas HAM yang memperjuangakan HAM tapi menindas kemerdakaan hak asasi Novela. Karena itu beliau ini patut dicopot," ketus Razman.

Sementara Natalius saat dikonfirmasi terkait tudingan ini, dirinya enggan berkomentar banyak. Dia justru meminta agar media tidak memberitakan Natalius terus-menerus.

"Untuk saudaraku, terima kasih teman-teman jurnalis tidak lagi lakukan blow up tentang adik saya Novela. Mohon agar menjaga privasi dia. Selamat malam," ujar Natalius saat dikonfirmasi.

Siapa Pelaku Intimidasi?

Terlepas adanya tudingan kepada komisoner Komnas HAM itu, yang lebih penting lagi adalah mengungkap siapa di balik tindakan intimidasi dan tekanan serta perusak pagar rumah Novela.

Karena jelas jika memang benar ada intimidasi tersebut, polisi harus mengusut tuntas agar tidak ada kekhawatiran dari Novela dan keluarganya yang menurutnya juga mendapat ancaman. Karena itu dirinya membutuhkan perlindungan hukum.

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menegaskan, sejauh ini belum menerima laporan intimidasi dari Novela Nawipa. "Oh tidak ada, laporan itu tidak ada. Terkait Novela masih belum ada. Terkait Novela sendiri diperiksa di MK belum ada laporan."

Yotje menegaskan belum ada bentuk ancaman yang ditemukan penyidik Polda Papua hingga saat ini. "Secara normatif berjalan sesuai hukum. Kapolres sendiri hari ini wawacara melalui teleconference," tandas mantan Kapolda Kepulauan Riau itu.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, rumah Novela dirusak sebelum Novela menjadi saksi di MK. Perusakan juga diduga dilakukan oleh simpatisan anggota Partai Gerindra Kabupaten Paniai.

"Novela ini kan Ketua DPC Partai Gerinda Paniai, diduga massa yang merusak pintu pagar rumahnya ini kesal. Sebab dia tak pernah berada di tempat (rumah). Sebab dia pengurus partai dan para anggotanya memerlukan kehadiran dirinya," ujar Pudjo.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Jokowi-JK Harus Mewaspadai Hal Ini


 Direktur Eksekutif Political Communication (Polcom) Institute  Heri Budianto memberikan peringatan pada Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Ia memprediksi parlemen mendatang, dapat mengancam kebijakan Jokowi, apalagi bila posisi Ketua DPR dikuasai Koalisi Merah Putih, yang notabene pendukung Prabowo.

"Menurut saya konstelasi politik akan semakin berat kalau dilihat dari realitas koalisi. Koalisi Jokowi-JK menjadi tidak mudah, mulai dari pemilihan Ketua MPR dan DPR. Itulah titik awal pertarungan politik sesungguhnya," ungkap Heri di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8/2014).

"Kalau Koalisi Merah Putih bisa meraih Ketua DPR akan jadi hambatan terbesar Jokowi-JK. Mereka bisa saja terancam di pemerintahan," tambahnya.

Pengamat politik dari Universitas Mercubuana itu mencontohkan kejatuhan yang dialami Presiden Gus Dur. Heri menuturkan Gus Dur jatuh karena tak mendapat dukungan dari parlemen. Karena itu, Heri menganjurkan agar Jokowi mampu merangkul semua partai politik.

"Banyak partai yang merasa ditinggalkan dengan adanya rumah transisi, PKB merasa ini tidak aspiratif, tidak betul itu tak ada bagi-bagi jabatan, tapi itu ada kompensasi politik," ungkapnya.

"Jokowi-JK harus waspada, dan parlemen di Senayan itu berbeda dengan parlemen di Kebon Sirih," tegas Heri.

Heri menambahkan untuk pemerintahan Jokowi yang aman di masa mendatang, perlu mempertahankan partai koalisi rampingnya dan ditambah 1 partai lagi. "Kalau ada satu partai keluar dan masuk barisan Jokowi-JK, pemerintahan akan aman-aman saja. Tentus semua ini tergantung dengan putusan MK," tandas Heri.

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Kubu Jokowi-JK Optimistis MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta


 Tim kuasa hukum presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, optimistis gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi-JK sebagai pihak terkait, Taufik Basari mengatakan bahwa banyak dalil dari permohonan Prabowo-Hatta yang lemah tanpa didukung oleh bukti maupun keterangan saksi.

"Kami optimistis karena kalau dari saksi-saksi yang diperdengarkan dan bukti-bukti yang diajukan dari jalannya sidang ini banyak dalilnya pemohon yang tidak terbukti, tidak dibuktikan, dan tidak ada isinya," kata Taufik saat dihubungi, Senin (18/8/2014).

Menurut Taufik, bahkan dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang telah digelar, banyak keterangan dari saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta justru memperkuat pihak Jokowi-JK.

"Malah beberapa saksi yang diperdengarkan di persidangan justru memperkuat pihak terkait. Misal soal DPKTb yang besar justru saksi-saksi itu menunjukkan tidak ada kaitannya dengan keuntungan salah satu calon (pasangan Jokowi-JK), malah menguntungkan pasangan nomor satu (Prabowo-Hatta). Artinya tidak ada satu pun menunjukkan bahwa banyak DPKTb itu menguntungkan nomor dua," kata Taufik.

Ia menambahkan, banyak dalil-dalil pemohon dalam permohonannya tidak dibuktikan.

"Banyak dalil-dalil pemohon dalam permohonannya tidak dibuktikan, hanya dalil saja tanpa ada upaya untuk pembuktian. Misal mobilisasi pemilih, mereka mencantumkan ada DPKTb, lalu ada mobilisasi pemilih. Itu tidak ada pembuktiannya. Saksi-saksi tidak ada yang menceritakan tentang mobilisasi pemilih. Jadi kita anggap dalil mobilisasi pemilih tidak dibuktikan," ujar Taufik.

Ia juga menilai kubu Prabowo-Hatta banyak membawa bukti-bukti yang tidak relevan dan terkait dengan dalil-dalil permohonan. Misalnya, dalam tudingan terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

"Sebuah permohonan harus didukung alat bukti. Namun kita melihat karena tidak ada hal yang bisa menunjukkan suatu bukti kuat bahwa ada pelanggaran TSM, akhirnya semua bukti dimasukkan pemohon. Akhirnya kita hanya bisa bicara soal kuantitas padahal yang paling penting bukan berapa banyak tapi seberapa relevan," kata Taufik.

Dalam sidang terakhir PHPU, MK melakukan pengesahan dan penerimaan bukti tulisan dari masing-masing pihak. Yaitu pemohon, termohon dan terkait sebelum menjatuhkan putusan akhir pada Kamis 21 Agustus 2014.


sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

Novela: Saya Sangat Kecewa Dijebak Komisioner Komnas HAM

 
Saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa asal Paniai Timur, Papua, Novela Nawipa Minggu 17 Agustus kemarin mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta. Namun dia merasa dijebak atas kedatangan tersebut.

"Iya, saya rasa dan saya sangat kecewa sebetulnya. Yang awalnya dia itu kakak, abang, yang awalnya ingin bersilaturahmi kok tiba-tiba saya digiring, dijebak, untuk mengakui bahwa saya yang berada di tekanan tidak ada di bawah tekanan tidak diintimidasi," ujar Novela dalam wawancara khusus dengan Liputan6.com, Senin (18/8/2014).

"Tidak ada intimidasi dan tekanan itu pada waktu saya sebelum bersaksi dan waktu bersaksi di MK. Tetapi setelah saya bersaksi di MK, betul-betul saya berada di bawah tekanan dan intimidasi," tegas dia.

Novela kembali menegaskan, dirinya mendapat intimidasi dan tekanan melalui berbagai media setelah kesaksian Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi saya diteror melalui telepon, SMS, media sosial facebook. Dari teman-temen dan sebagaianya. Namanya juga Facebook, ya siapa saja."

"Mereka menilai saya buruk. Tapi jangan menilai saya dari satu sisi, bahwa saya kader partai. Kedua, rumah saya 1 hari setelah pengakuan saya di MK, rumah saya di kampung Awabuto dirusak oleh beberapa orang. Tapi setelah itu keluarga sudah lapor ke Polsek setempat di Paniai Timur. Dan saat ini sudah aman, ada polisi berjaga-jaga di kampung Awabutu," papar dia.

Kronologis di Komnas HAM

Novela memaparkan kronologis kedatangannya di kantor Komnas HAM. Awalnya dia mengaku hanya ingin bersilaturahmi atas undangan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai sesama satu suku.

"Kami berasal dari suatu suku merasa lama tidak berjumpa. Kebetulan saya ada di Jakarta ada abang Tinus (Natalius Pigai). Kami bertemu abang, kaka Natalius Piagai," ujar Novela.

Namun sesampainya di kantor Komnas HAM tiba-tiba muncul sejumlah awak media massa mengerumuninya. "Sesampaianya saya di kantor Komnas HAM, saya sudah dikerumuni media massa. Saya kaget, sesungguhnys saya ke sini mau bersilaturahmi dengan abang, tidak lebih."

"Saya juga tidak tahu media massa tahu dari mana? Karen pada saat saya tiba di Koman HAM, tiba-tiba saya dikerumuni media massa," sambung pengusaha kontraktor itu.

Selain itu, Novela juga merasa diarahkan oleh Natalius. Bahwa ada penyelenggaraan Pilpres di Kabupaten Pinai. Padahal menurutnya, tidak ada penyelenggaraan Pilpres di kampung halamannya itu.

"Lalu setelah itu saya ke lantai 3, sampai di lantai 3 saya coba untuk digiring. Jadi saya mau diarahkan bahwa sebetulnya di Paniai itu ada Pilpres di distrik. Jadi semua yang ada di kampung dikerahkan ke kantor distrik," ujar Novela.

"Kembali lagi ke masalah di MK, bahwa di kampung saya itu tidak ada pemilihan Pilpres, TPS tidak ada, aktifitas Pemilu tidak ada. Acuan saya sebenarnya ada di situ," tandas Novela.

Senin, 18 Agustus 2014

Hakim MK Kebingungan Terima 3 Versi Bukti dari Tim Prabowo-Hatta


Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan beberapa catatan terkait bukti-bukti yang disampaikan seluruh pihak yang berperkara dalam sidang gugatan Pilpres 2014, baik pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Dari kubu pemohon, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, majelis sempat kebingungan menerima 3 versi bukti.

"Mahkamah sudah memeriksa antara daftar bukti dan bukti fisik. Mahkamah menerima 3 versi daftar bukti," kata Ketua MK Hamdan Zoelva di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Kebingungan menenentukan bukti yang akan dipakai, MK pun meminta tim Prabowo-Hatta menentukan versi mana yang akan diserahkan ke majelis  sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.
"Ini harus dipastikan mana yang digunakan," ujar Hamdan.

Selain itu, majelis juga menemukan adanya nomor ganda pada daftar bukti yang diserahkan. Tapi setelah diverifikasi, bukti fisik yang dilampirkan hanya satu. Misalnya pada P1.5 bukti fisiknya sama dengan daftar bukti P5.5.

"Banyak sekali hal seperti itu. Ini perlu kepastian dari pemohon," imbuh Hamdan.

Majelis kemudian menyerahkan kepada pemohon untuk segera melengkapi data yang menjadi catatan hakim. Majelis juga memberi kebebasan kepada pemohon untuk mengabaikan begitu saja.

"Saya kembali menyerahkan ke pemohon apakah bukti yang menurut daftar buktinya ada tapi bukti fisiknya tidak ada untuk dilengkapi atau tidak," ucap Hamdan.


sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/

3 Bukti Prabowo-Hatta di MK yang Bermasalah


Dalam sidang di Mahkmah Konstitusi (MK), kubu Prabowo-Hatta sebagai pemohon sudah menerima catatan yang disampaikan Majelis Hakim. Mereka meminta waktu 2 hari untuk melengkapi dan memperbaiki bukti yang masih dinilai kurang oleh majelis.

Sedikitnya ada 3 permasalahan yang menjadi catatan hakim. Pertama, ditemukannya 3 versi bukti yang diserahkan pemohon kepada pihak MK. Kedua, panitera sebagai pihak yang melakukan verifikasi bukti juga menemukan ada penomoran ganda dalam bukti yang disampaikan.

Ketiga, masih banyak ditemukan bukti yang tidak ada bentuk fisiknya. Bukti diserahkan hanya dalam bentuk daftar bukti, tapi setelah diperiksa, tidak ada bukti fisik yang sesuai dengan daftar bukti.

Anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap ketiga catatan yang diberikan majelis hakim. Maqdir bersama tim akan memilah, memeriksa, dan melengkapi bukti yang masih dirasa kurang.

"Untuk versi daftar bukti, kalau diperkenankan kami akan lihat lagi mana yang lebih sesuai dengan dalil-dalil sementara yang tidak akan kami tarik. Hal yang sama ada bukti yang ganda akan kami lihat kembali. Bukti fisik yang belum ada kami lihat kembali mungkin ada yang tertinggal," kata Maqdir, Senin (18/8/2014).

Maqdir memastikan, pihaknya akan melengkapi segala bukti yang masuk dalam catatan majelis. Maqdir meminta waktu kepada MK 2 hari ke depan untuk melengkapi dokumen.

"Akan kami serahkan akan kami lengkapi dalam waktu 2 hari lagi," ucap Maqdir.

Sementara, Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan, batas waktu untuk menyempurkan segala bukti yang disampikan majelis adalah 19 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB. Penyempurnaan ini diserahkan bersamaan dengan penyampaikan kesimpulan.

"Penyerahan kesimpulan dan penyempurnaan bukti fisik langsung diserahkan ke paniteraan jadi besok tidak ada sidang," tutup Hamdan.


sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/