Jokowi Bakal Pangkas Sumber Pemborosan APBN Jadi Hits

 

 Presiden Terpilih Jokowi akan memangkas APBN yang dinilai menjadi sumber pemborosan anggaran uang negara. Namun begitu, tak semua anggaran akan dipotong oleh Jokowi.

Informasi ini menjadi salah berita yang paling hits selain kabar dari PPP yang akan menentukan arah koalisinya dalam Mukernas nanti.

Berikut 5 berita yang paling menyedot perhatian sahabat Liputan6.com sepanjang Sabtu 13 September 2014 kemarin.

1. Tantangan Berat Jokowi

Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) telah mengajukan anggaran untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan Serpong, Tangerang kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Anggaran senilai Rp 1,6 triliun tersebut diajukan melalui APBN 2015.

Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto Djarot menjelaskan, rencananya pembangunan PLTN tersebut untuk mengurangi ketergantungan listrik kepada PLN yang merupakan tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi-JK.

2. Jokowi Selektif Pilih Satgas

Pengamat ekonomi energi Marwan Batubara menilai, rencana Tim Transisi membentuk satgas anti mafia migas adalah baik. Namun begitu, satgas ini nantinya harus bertindak secara objektif dan tidak pandang bulu dalam memutuskan. Terlebih, disinyalir mafia migas mulai mencoba menyusup ke Tim Transisi.

Marwan menjelaskan, satgas bentukan Jokowi-JK ini harus benar-benar berkomitmen memberantas para mafia. Jangan sampai hanya jadi wacana untuk meningkatkan popularitas dan simpati publik.

3. Jokowi Akan Pangkas Pos Anggaran APBN Ini

Presiden terpilih Jokowi mengaku pihaknya akan memangkas beberapa mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap menjadi sumber pemborosan uang negara. Namun demikian, Jokowi mengaku tidak semua anggaran akan dipangkas.

"‎‎Ya kegiatan-kegiatan yang jauh berkaitan dengan kebangunan untuk rakyat, ya itu dikurangi dong," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 12 September 2014.

4. KMP Bukan Menangkan Prabowo-Hatta

Katua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan alasan partainya bergabung dengan sejumlah parpol lainnya dalam Koalisi Merah Putih bukan semata-mata mendukung pasangan Prabowo-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden.

"Dalam mukadimah Koalisi Merah Putih, tidak ada satu pun yang berbunyi membuat pemenangan pada pasangan Prabowo-Hatta. Melainkan lebih kepada prinsip dasar dan idealisme melihat Indonesia ke depan," ujar Aburizal di Ancol, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

5. Arah Koalisi PPP

Perubahan arah koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari pendukung Koalisi Merah Putih ke koalisi Jokowi-JK akan diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 24 September mendatang.

Sekretaris Forum DPW PPP Iksan Nahromi menyatakan, 2 agenda utama mukernas yang dirancang adalah pengukuhan Plt ketua umum menjadi Ketua Umum PPP definitif. Serta agenda pembahasan perubahan peta dukungan koalisi.

sumber:

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Jokowi: Presiden Masuk Angin, Ekonominya juga Masuk Angin

 

 

Presiden terpilih Jokowi menyatakan bahwa ingin tetap dekat dengan rakyat, sehingga dalam perjalanannya dari rumah pribadi di Solo menuju ke Balai Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar 20 kilometer sempat berhenti tiga kali.

"Saya agak terkejut dalam perjalanan menuju ke Balai Desa Jati, karena sepanjang jalan yang dilalui banyak warga yang berdiri di pinggir jalan dan saya sempat berhenti tiga kali," kata Jokowi di Karanganyar, Sabtu (13/9/2014).

Mantan Walikota Surakarta, Jawa Tengah, itu mengatakan dirinya sengaja berhenti di Palur dan Jaten untuk bertemu masyarakat dan berjabat tangan.

"Ya, memang dalam berhenti secara mendadak ini sempat membuat kaget juga Paspampres yang mengawal saya, tapi itu tidak apa-apa, anggaplah latihan," kata Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tersebut.

Jokowi mengatakan, selaku presiden ada aturannya tersendiri mengenai tatacaranya, dan standarnya di semua negara hampir sama untuk mengamankan kepala negara/kepala pemerintahannya.

Bahkan, menurut dia, urusan makan saja juga diperiksa karena tidak bisa sembarang makan. Karena itu, ia mengakui kalau presiden sampai sakit, juga akan berpengaruh padahal-hal  lainnya.

"Ya, Presidennya masuk angin, ekonominya juga bisa masuk angin. Untuk itu semuanya harus memahami, tetapi yang jelas saya tidak mau tidak dekat dengan rakyat," tegas Jokowi.

Ia menimpali, sesuai aturan, presiden minimal harus berjarak tiga meter untuk bertemu dengan rakyatnya. Namun hal itu tidka masalah baginya lantaran Paspampres yang menjaganya sudah terlatih dan dari personel pilihan.

Dalam kunjungannya ke Karanganyar, Jokowi didampingi oleh ibunya, Sujiatmi Notomihardjo, dan sang paman Miyono beserta rombongan guna menghadiri silaturahim dengan ribuan masa pendukungnya.

sumber:

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Tak Izinkan Jokowi Mundur, DPRD Dinilai Tak Paham Undang-undang

Sampai saat ini DPRD DKI Jakarta belum juga membahas pengunduran diri Joko Widodo dari posisi Gubernur DKI Jakarta. Padahal, DPRD tidak punya waktu banyak untuk segera menyerahkan surat rekomendasi kepada Mendagri dan Presiden.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmadji mengatakan, berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, Jokowi mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI Jakarta. Setelah itu, DPRD menyikapi pengunduran diri itu lalu diserahkan kepada presiden melalui Mendagri. Tapi sampai saat ini belum ada surat dari DPRD.

"Di mana suratnya? Belum," kata Dodi usai menjadi pembicara dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, kata Dodi, DPRD harus menyerahkan surat rekomendasi itu 30 hari sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden 20 Oktober mendatang. Tapi, Kemendagri memberi waktu lebih.

"Tapi di kami, kami buat SOP, paling lama 14 hari. Karena ini dari Kemendaagri ke presiden," lanjut Dodi.

Dodi menjelaskan, tidak ada lagi prosedur untuk mengajukan pengunduran diri selain melalui DPRD. Kalau pun DPRD tidak kunjung memberikan surat rekomendasi, berarti DPRD tidak memahami undang-undang.

"Ya kenapa alasannya? Ya perintahnya undang-undang ada izin ya kenapa DPRD nggak nurut undang-undang dong. (Kesalahan di DPRD) iya," tutup Dodi.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Top 5 Indonesia Baru: Jokowi Minta SBY Naikkan BBM Paling Top

 Presiden terpilih Jokowi bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan ini membahas berbagai hal terkait transisi pemerintahan baru Jokowi-JK, termasuk masalah Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berita berjudul 'Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...' pun menjadi sorotan pembaca Liputan6.com kanal Indonesia Baru. Selain itu, juga ada berita tentang Wakil Ketua DPRD DKI yang memasang foto Prabowo di bawah lambang Garuda.

Berikut berita yang masuk dalam Top 5 Indonesia Baru pada Kamis 28 Agustus 2014:

1. Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan SBY, dia meminta, untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Selengkapnya: Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...

2. Wakil Ketua DPRD DKI Pasang Foto Prabowo di Bawah Lambang Garuda

Ada foto Prabowo Subianto di ruang kerja Wakil Ketua sementara DPRD DKI dari Partai Gerindra M Taufik. Di foto tersebut, capres usungan Koalisi Merah Putih itu tampak gagah berjas hitam dengan dasi merah bergaris.

Foto Prabowo berukuran besar di ruang kerja Taufik di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta itu dipasang di bawah lambang Garuda Pancasila, dekat dengan bendera merah putih.

Selengkapnya: Wakil Ketua DPRD DKI Pasang Foto Prabowo di Bawah Lambang Garuda

3. Akrobatik Ekonomi Jokowi-JK Siap Tangkis Kenaikan BBM

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus mengkaji berbagai opsi yang diperlukan, untuk mengatasi masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikkan tersebut masih bisa dihindari dengan melakukan 'akrobatik ekonomi'.

"Kita lakukan tindakan akrobatik-akrobatik dalam APBN, jika opsi kenaikkan BBM tidak bisa diambil. Pak Jokowi dan Pak JK akan ambil risiko apapun," kata salah satu Deputi Tim Transisi Akbar Faisal, di Kantor Transisi, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Selengkapnya: Akrobatik Ekonomi Jokowi-JK Siap Tangkis Kenaikan BBM

4. Naikkan Harga BBM, Jokowi: Saya Siap Tidak Populer

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelumnya, Jokowi juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM sebelum mengakhiri masa pemerintahannya.

Terkait rencana kenaikan tersebut, Jokowi mengaku siap menanggung segala risiko yang ditimbulkan kebijakan itu. Termasuk tak disenangi lagi oleh masyarakat.

"Saya siap untuk tidak populer," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Selengkapnya: Naikkan Harga BBM, Jokowi: Saya Siap Tidak Populer

5.  LSI: Jokowi Naikkan Harga BBM, Kepercayaan Publik Bisa Merosot

Belum juga memulai memerintah, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) langsung dihadapkan pada masalah kelangkaan BBM. Untuk mengatasinya pemerintah perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.

Tapi pilihan ini pun bukan perkara mudah. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI), bila harga BBM dinaikkan, mala dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan mayarakat pada Jokowi-JK.

Selengkapnya: LSI: Jokowi Naikkan Harga BBM, Kepercayaan Publik Bisa Merosot

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Alasan Mega Kini Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun ditolak dengan alasan waktunya tidak tepat. Jokowi pun mengaku rela tidak populer jika dirinya yang memberlakukan kebijakan itu.

Sikap Jokowi ini berbeda dengan histori partai pendukungnya, PDI Perjuangan. Dalam 10 tahun terakhir berada di luar pemerintahan, PDIP selalu menolak keras kebijakan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi.

Apakah kini PDIP tidak konsisten karena Jokowi merupakan jagoan PDIP? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menepis dugaan tersebut.

"Bukan berarti ketika kami masuk (pemerintahan). Kami berkalkulasi secara nyata. Jangan bilang kami tidak konsisten. Kalau kenyataannya subsidi dibiarkan, penyediaan BBM membuat rakyat antre dan sebagainya," kata Megawati di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Mega pun menegaskan, selama 10 tahun di luar pemerintahan, bukan berarti partainya bersikap layaknya oposisi. Meski bukan oposisi, PDIP tetap memantau kinerja pemerintahan hingga tingkat bawah.

"Kami itu bukan oposisi, makanya mesti tahu konstitusi kami itu berada di luar kabinet. Karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi," tegas Mega.

Menurut Mega, pada saat pemerintahan SBY, kenaikan harga BBM sebetulnya bisa ditahan dengan mempertimbangkan opsi lain. Karena itu partainya menolak keras kenaikan harga BBM pada saat pemerintahan SBY.

"Pada waktu itu kenyataan bisa ditahan dalam subsidi. Ya kami akan katakan, ini loh reason-nya," ucap Mega.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Kubu Prabowo-Hatta Mengadukan Polri ke Kompolnas

Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengadukan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), agar Bareskrim Polri segera menyelesaikan masalah hukum yang dilaporankan.

"Kita ini masyarakat, kita hadapi persoalan yang belum terjadi sebelumnya. Apa yang ada kita lakukan (ke Kompolnas) itu hanya memperkuat referensi yang ada," kata Kuasa hukum Koalisi Merah Putih Habiburokhman di kantor Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Habiburokhman menjelaskan, laporan ke Kompolnas karena ini bukan persoalan Prabowo-Hatta menang atau tidak menang Pilpres 2014. Akan tetapi ini adalah masalah hukum yang belum terselesaikan.

"Karena itu, ini kewajiban kita, jangan sampai ada masalah yang tersisa," ungkap dia.

Habiburokhman datang ke kantor Kompolnas ditemani Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mereka ditemui seorang komisioner Kompolnas Logan Siagian di ruangannya.

Dalam pertemuan itu Dasco mengaku ada 3 hal yang disampaikan kepada Kompolnas, tentang sikap Polri yang diduga bertindak represif dan diskriminatif dalam Pilpres 2014 kemarin.

"Pertama, terjadinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, saat sidang putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Dasco

Kedua ucap Dasco, soal laporan terkait logo Garuda Merah oleh pihak lain. Padahal menurut dia kasus tersebut telah diselesaikan di Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).‬

"Karena itu bila pengusutan kasus logo Garuda Merah ditindak lanjuti, maka akan memicu pertikaian politik baru. Mengingat pada kampanye Pilpres lalu, logo tersebut dipakai secara massal oleh ratusan ribu pendukung Prabowo-Hatta," ungkap dia.

‪Indikasi lainnya, imbuh Dasco, adalah kasus pemanggilan Ketua DPD Gerindra M Taufik sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan fitnah, terkait kata 'penculikan' ketua dan anggota KPU.‬

‪"Anehnya, M Taufik justru dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu oleh Polri ketimbang komisioner KPU selaku terlapor dalam kasus buka kotak suara. Padalah laporan terhadap M Taufik baru dilakukan 11 Agustus 2014," tegas dia.‬

‪Menanggapi kedatangan kubu Prabowo-Hatta, Logan mengatakan kubu Prabowo-Hatta mengeluhkan tindakan kepolisian terkait 3 laporan di Mabes Polri. Namun Kompolnas belum bisa mengambil sikap, karena baru menerima pengaduan ini.

"Karena Kompolnas diberi kewenangan saran keluhan masyarakat, mengenai tindakan polisi yang dialami masyarakat yang dianggap tidak sesuai. Maka, kita terima," ucap Logan

Selanjutnya, kata Logan, Kompolnas akan meminta Kapolri Jenderal Sutarman agar merintahkan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri segera menindaklanjuti rekomendasi Kompolnas dari aduan kubu Prabowo-Hatta itu.

"Karena ini menyangkut Mabes koordinasi Kapolri untuk meminta Kaporli agar meminta Irwasum untuk menindaklanjutinya," tandas Logan.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Top 5 Indonesia Baru: Komentar Jokowi Soal Paspampres Paling Top

 

Pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tampaknya masih menjadi hal baru bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang biasa blusukan dengan pengawalan biasa.

Tak heran jika berita '3 Komentar Jokowi Saat Dikawal Paspampres' menjadi sorotan bagi para pembaca dalam kanal Indonesia Baru. Berikut berita Top 5 Indonesia Baru Senin 25 Agustus 2014:

1. Komentar Jokowi Dikawal Paspampres

Sedikit Bingung

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku masih kebingungan saat sudah tak lagi dikawal oleh Walpri (Pengawal Pribadi) dari Polri. Karena kini tanggung jawab pengamanan diri dan keluarganya itu dipegang oleh pasukan khusus, Paspampres.

Ia juga sedikit 'curhat' bahwa masih merasa aneh melihat jumlah anggota Paspampres serta rangkaian pengawalan yang begitu banyak. Sangat berbeda dari sebelumnya yang hanya didampingi oleh sekitar 5 orang Walpri, sehingga Jokowi mengaku merasa agak kurang bebas bergerak.

Kita yang Ngatur

Usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk palu menolak gugatan Prabowo-Hatta, pengamanan Jokowi pun diperketat. Pengamanan diserahterimakan dari Polri ke Paspampres.

Lantas bagaimana dengan pengamanan ketat yang telah diatur dalam standar prosedur pengamanan presiden dan wakil presiden? Jokowi tetap tidak menyukai aturan ketat tersebut, lantaran dirinya mengaku tidak mau terlalu banyak diatur dan terikat dengan pengamanan yang terlalu ketat. Namun sedikit lega, karena dirinya masih bisa mengaturnya.

Lagi Nyoba

Jokowi menyatakan saat ini masih beradaptasi dengan pengamanan dari Paspampres. Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku masih ada hal yang mengganjal bila dirinya blusukan naik Mercy, mobil kepresidenannya.

Jokowi pun tengah mencoba untuk tidak menunggangi mobil Mercy antipeluru B 1190 RFS yang telah disiapkan Paspampres itu. Ia mencoba untuk naik Kijang Innova Hitam dengan nomor polisi B 1124 BH.

Selengkapnya: 3 Komentar Jokowi Saat Dikawal Paspampres

2. Jokowi Tanggapi Santai Rencana Koalisi Prabowo Bentuk Pansus

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berencana akan membentuk panitia khusus (pansus) di DPR RI untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun, Presiden terpilih Jokowi menanggapi santai atas pembentukan pansus tersebut. Mantan Walikota Solo ini juga mengaku tak mempermasalahkan jika pansus tersebut digulirkan untuk menjegal kebijakan pemerintahannya.

Hanya saja Jokowi yang tak lama lagi melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta, mempertanyakan siapa nantinya yang akan dijegal oleh pansus bentukan Koalisi Merah Putih itu.

Selengkapnya: Jokowi Tanggapi Santai Rencana Koalisi Prabowo Bentuk Pansus

3. Golkar Tegaskan Tetap di Koalisi Merah Putih Tapi...

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Junaidi Elvis menyatakan koalisi yang dibangun bersama partai lain tersebut tidak hanya untuk Pemilihan Presiden, melainkan akan terus berlanjut sampai DPR RI.

Meski demikian, Junaidi Elvis, Partai Golkar tidak mengenal istilah oposisi karena dalam sistem predensial tidak ada seperti itu.

Selengkapnya: Golkar Tegaskan Tetap di Koalisi Merah Putih Tapi...

4. Polisi: Massa Prabowo-Hatta Hendak Sambangi Rumah Transisi

Rumah Transisi, tempat presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menyusun rencana program kerja dan penyusunan kabinet pemerintahannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat akan didatangi massa pendukung Prabowo-Hatta. Petugas kepolisian pun sudah tampak berjaga-jaga.

"Betul, kami menerima laporan ada massa yang datang dari (Koalisi) Merah Putih sekitar pukul 11.00 WIB," kata Wakapolsek Menteng Kompol Nababan di lokasi, Senin (25/8/2014).

Nababan menjelaskan, sedikitnya ada 50 orang yang akan datang ke rumah yang juga berfungsi sebagai peralihan pemerintahan Jokowi-JK itu. Personel kepolisian gabungan pun sudah disiagakan untuk mengamankan aksi.

Selengkapnya: Polisi: Massa Prabowo-Hatta Hendak Sambangi Rumah Transisi

5. Jokowi Disambut Artis dan Relawan Saat Hadiri Acara di Jakarta

Malam tadi Joko Widodo hadiri acara 'Doa Jokowi untuk Negeri' di Teater Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat Sabtu lalu. Begitu datang, Jokowi langsung disambut oleh para relawan dan artis Ibukota seperti Sys NS, Doni Kusuma, Roy Marten, dan Mpok Atik.

Seusai menyapa relawan, Jokowi membubuhkan tanda tangannya di bajaj yang mengantarkannya saat pengambilan nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu.

Bajaj tersebut telah berganti kepemilikan, yakni CEO Sido Muncul Irwan Hidayat yang telah membelinya dengan harga Rp 280 juta. Rencananya, bajaj tersebut akan dipajangnya di Hotel Tentram miliknya di Yogyakarta, dengan tujuan agar banyak tamu yang datang.

Selengkapnya: Jokowi Disambut Artis dan Relawan Saat Hadiri Acara di Jakarta

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/