Top 5 Indonesia Baru: Jokowi Minta SBY Naikkan BBM Paling Top

 Presiden terpilih Jokowi bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan ini membahas berbagai hal terkait transisi pemerintahan baru Jokowi-JK, termasuk masalah Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berita berjudul 'Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...' pun menjadi sorotan pembaca Liputan6.com kanal Indonesia Baru. Selain itu, juga ada berita tentang Wakil Ketua DPRD DKI yang memasang foto Prabowo di bawah lambang Garuda.

Berikut berita yang masuk dalam Top 5 Indonesia Baru pada Kamis 28 Agustus 2014:

1. Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan SBY, dia meminta, untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Selengkapnya: Jokowi: Saya Minta SBY Naikkan Harga BBM, Tapi...

2. Wakil Ketua DPRD DKI Pasang Foto Prabowo di Bawah Lambang Garuda

Ada foto Prabowo Subianto di ruang kerja Wakil Ketua sementara DPRD DKI dari Partai Gerindra M Taufik. Di foto tersebut, capres usungan Koalisi Merah Putih itu tampak gagah berjas hitam dengan dasi merah bergaris.

Foto Prabowo berukuran besar di ruang kerja Taufik di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta itu dipasang di bawah lambang Garuda Pancasila, dekat dengan bendera merah putih.

Selengkapnya: Wakil Ketua DPRD DKI Pasang Foto Prabowo di Bawah Lambang Garuda

3. Akrobatik Ekonomi Jokowi-JK Siap Tangkis Kenaikan BBM

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus mengkaji berbagai opsi yang diperlukan, untuk mengatasi masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikkan tersebut masih bisa dihindari dengan melakukan 'akrobatik ekonomi'.

"Kita lakukan tindakan akrobatik-akrobatik dalam APBN, jika opsi kenaikkan BBM tidak bisa diambil. Pak Jokowi dan Pak JK akan ambil risiko apapun," kata salah satu Deputi Tim Transisi Akbar Faisal, di Kantor Transisi, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Selengkapnya: Akrobatik Ekonomi Jokowi-JK Siap Tangkis Kenaikan BBM

4. Naikkan Harga BBM, Jokowi: Saya Siap Tidak Populer

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelumnya, Jokowi juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM sebelum mengakhiri masa pemerintahannya.

Terkait rencana kenaikan tersebut, Jokowi mengaku siap menanggung segala risiko yang ditimbulkan kebijakan itu. Termasuk tak disenangi lagi oleh masyarakat.

"Saya siap untuk tidak populer," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Selengkapnya: Naikkan Harga BBM, Jokowi: Saya Siap Tidak Populer

5.  LSI: Jokowi Naikkan Harga BBM, Kepercayaan Publik Bisa Merosot

Belum juga memulai memerintah, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) langsung dihadapkan pada masalah kelangkaan BBM. Untuk mengatasinya pemerintah perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.

Tapi pilihan ini pun bukan perkara mudah. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI), bila harga BBM dinaikkan, mala dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan mayarakat pada Jokowi-JK.

Selengkapnya: LSI: Jokowi Naikkan Harga BBM, Kepercayaan Publik Bisa Merosot

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Alasan Mega Kini Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun ditolak dengan alasan waktunya tidak tepat. Jokowi pun mengaku rela tidak populer jika dirinya yang memberlakukan kebijakan itu.

Sikap Jokowi ini berbeda dengan histori partai pendukungnya, PDI Perjuangan. Dalam 10 tahun terakhir berada di luar pemerintahan, PDIP selalu menolak keras kebijakan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi.

Apakah kini PDIP tidak konsisten karena Jokowi merupakan jagoan PDIP? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menepis dugaan tersebut.

"Bukan berarti ketika kami masuk (pemerintahan). Kami berkalkulasi secara nyata. Jangan bilang kami tidak konsisten. Kalau kenyataannya subsidi dibiarkan, penyediaan BBM membuat rakyat antre dan sebagainya," kata Megawati di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Mega pun menegaskan, selama 10 tahun di luar pemerintahan, bukan berarti partainya bersikap layaknya oposisi. Meski bukan oposisi, PDIP tetap memantau kinerja pemerintahan hingga tingkat bawah.

"Kami itu bukan oposisi, makanya mesti tahu konstitusi kami itu berada di luar kabinet. Karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi," tegas Mega.

Menurut Mega, pada saat pemerintahan SBY, kenaikan harga BBM sebetulnya bisa ditahan dengan mempertimbangkan opsi lain. Karena itu partainya menolak keras kenaikan harga BBM pada saat pemerintahan SBY.

"Pada waktu itu kenyataan bisa ditahan dalam subsidi. Ya kami akan katakan, ini loh reason-nya," ucap Mega.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Kubu Prabowo-Hatta Mengadukan Polri ke Kompolnas

Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengadukan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), agar Bareskrim Polri segera menyelesaikan masalah hukum yang dilaporankan.

"Kita ini masyarakat, kita hadapi persoalan yang belum terjadi sebelumnya. Apa yang ada kita lakukan (ke Kompolnas) itu hanya memperkuat referensi yang ada," kata Kuasa hukum Koalisi Merah Putih Habiburokhman di kantor Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Habiburokhman menjelaskan, laporan ke Kompolnas karena ini bukan persoalan Prabowo-Hatta menang atau tidak menang Pilpres 2014. Akan tetapi ini adalah masalah hukum yang belum terselesaikan.

"Karena itu, ini kewajiban kita, jangan sampai ada masalah yang tersisa," ungkap dia.

Habiburokhman datang ke kantor Kompolnas ditemani Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mereka ditemui seorang komisioner Kompolnas Logan Siagian di ruangannya.

Dalam pertemuan itu Dasco mengaku ada 3 hal yang disampaikan kepada Kompolnas, tentang sikap Polri yang diduga bertindak represif dan diskriminatif dalam Pilpres 2014 kemarin.

"Pertama, terjadinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, saat sidang putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Dasco

Kedua ucap Dasco, soal laporan terkait logo Garuda Merah oleh pihak lain. Padahal menurut dia kasus tersebut telah diselesaikan di Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).‬

"Karena itu bila pengusutan kasus logo Garuda Merah ditindak lanjuti, maka akan memicu pertikaian politik baru. Mengingat pada kampanye Pilpres lalu, logo tersebut dipakai secara massal oleh ratusan ribu pendukung Prabowo-Hatta," ungkap dia.

‪Indikasi lainnya, imbuh Dasco, adalah kasus pemanggilan Ketua DPD Gerindra M Taufik sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan fitnah, terkait kata 'penculikan' ketua dan anggota KPU.‬

‪"Anehnya, M Taufik justru dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu oleh Polri ketimbang komisioner KPU selaku terlapor dalam kasus buka kotak suara. Padalah laporan terhadap M Taufik baru dilakukan 11 Agustus 2014," tegas dia.‬

‪Menanggapi kedatangan kubu Prabowo-Hatta, Logan mengatakan kubu Prabowo-Hatta mengeluhkan tindakan kepolisian terkait 3 laporan di Mabes Polri. Namun Kompolnas belum bisa mengambil sikap, karena baru menerima pengaduan ini.

"Karena Kompolnas diberi kewenangan saran keluhan masyarakat, mengenai tindakan polisi yang dialami masyarakat yang dianggap tidak sesuai. Maka, kita terima," ucap Logan

Selanjutnya, kata Logan, Kompolnas akan meminta Kapolri Jenderal Sutarman agar merintahkan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri segera menindaklanjuti rekomendasi Kompolnas dari aduan kubu Prabowo-Hatta itu.

"Karena ini menyangkut Mabes koordinasi Kapolri untuk meminta Kaporli agar meminta Irwasum untuk menindaklanjutinya," tandas Logan.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Top 5 Indonesia Baru: Komentar Jokowi Soal Paspampres Paling Top

 

Pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tampaknya masih menjadi hal baru bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang biasa blusukan dengan pengawalan biasa.

Tak heran jika berita '3 Komentar Jokowi Saat Dikawal Paspampres' menjadi sorotan bagi para pembaca dalam kanal Indonesia Baru. Berikut berita Top 5 Indonesia Baru Senin 25 Agustus 2014:

1. Komentar Jokowi Dikawal Paspampres

Sedikit Bingung

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku masih kebingungan saat sudah tak lagi dikawal oleh Walpri (Pengawal Pribadi) dari Polri. Karena kini tanggung jawab pengamanan diri dan keluarganya itu dipegang oleh pasukan khusus, Paspampres.

Ia juga sedikit 'curhat' bahwa masih merasa aneh melihat jumlah anggota Paspampres serta rangkaian pengawalan yang begitu banyak. Sangat berbeda dari sebelumnya yang hanya didampingi oleh sekitar 5 orang Walpri, sehingga Jokowi mengaku merasa agak kurang bebas bergerak.

Kita yang Ngatur

Usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk palu menolak gugatan Prabowo-Hatta, pengamanan Jokowi pun diperketat. Pengamanan diserahterimakan dari Polri ke Paspampres.

Lantas bagaimana dengan pengamanan ketat yang telah diatur dalam standar prosedur pengamanan presiden dan wakil presiden? Jokowi tetap tidak menyukai aturan ketat tersebut, lantaran dirinya mengaku tidak mau terlalu banyak diatur dan terikat dengan pengamanan yang terlalu ketat. Namun sedikit lega, karena dirinya masih bisa mengaturnya.

Lagi Nyoba

Jokowi menyatakan saat ini masih beradaptasi dengan pengamanan dari Paspampres. Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku masih ada hal yang mengganjal bila dirinya blusukan naik Mercy, mobil kepresidenannya.

Jokowi pun tengah mencoba untuk tidak menunggangi mobil Mercy antipeluru B 1190 RFS yang telah disiapkan Paspampres itu. Ia mencoba untuk naik Kijang Innova Hitam dengan nomor polisi B 1124 BH.

Selengkapnya: 3 Komentar Jokowi Saat Dikawal Paspampres

2. Jokowi Tanggapi Santai Rencana Koalisi Prabowo Bentuk Pansus

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berencana akan membentuk panitia khusus (pansus) di DPR RI untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun, Presiden terpilih Jokowi menanggapi santai atas pembentukan pansus tersebut. Mantan Walikota Solo ini juga mengaku tak mempermasalahkan jika pansus tersebut digulirkan untuk menjegal kebijakan pemerintahannya.

Hanya saja Jokowi yang tak lama lagi melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta, mempertanyakan siapa nantinya yang akan dijegal oleh pansus bentukan Koalisi Merah Putih itu.

Selengkapnya: Jokowi Tanggapi Santai Rencana Koalisi Prabowo Bentuk Pansus

3. Golkar Tegaskan Tetap di Koalisi Merah Putih Tapi...

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Junaidi Elvis menyatakan koalisi yang dibangun bersama partai lain tersebut tidak hanya untuk Pemilihan Presiden, melainkan akan terus berlanjut sampai DPR RI.

Meski demikian, Junaidi Elvis, Partai Golkar tidak mengenal istilah oposisi karena dalam sistem predensial tidak ada seperti itu.

Selengkapnya: Golkar Tegaskan Tetap di Koalisi Merah Putih Tapi...

4. Polisi: Massa Prabowo-Hatta Hendak Sambangi Rumah Transisi

Rumah Transisi, tempat presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menyusun rencana program kerja dan penyusunan kabinet pemerintahannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat akan didatangi massa pendukung Prabowo-Hatta. Petugas kepolisian pun sudah tampak berjaga-jaga.

"Betul, kami menerima laporan ada massa yang datang dari (Koalisi) Merah Putih sekitar pukul 11.00 WIB," kata Wakapolsek Menteng Kompol Nababan di lokasi, Senin (25/8/2014).

Nababan menjelaskan, sedikitnya ada 50 orang yang akan datang ke rumah yang juga berfungsi sebagai peralihan pemerintahan Jokowi-JK itu. Personel kepolisian gabungan pun sudah disiagakan untuk mengamankan aksi.

Selengkapnya: Polisi: Massa Prabowo-Hatta Hendak Sambangi Rumah Transisi

5. Jokowi Disambut Artis dan Relawan Saat Hadiri Acara di Jakarta

Malam tadi Joko Widodo hadiri acara 'Doa Jokowi untuk Negeri' di Teater Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat Sabtu lalu. Begitu datang, Jokowi langsung disambut oleh para relawan dan artis Ibukota seperti Sys NS, Doni Kusuma, Roy Marten, dan Mpok Atik.

Seusai menyapa relawan, Jokowi membubuhkan tanda tangannya di bajaj yang mengantarkannya saat pengambilan nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu.

Bajaj tersebut telah berganti kepemilikan, yakni CEO Sido Muncul Irwan Hidayat yang telah membelinya dengan harga Rp 280 juta. Rencananya, bajaj tersebut akan dipajangnya di Hotel Tentram miliknya di Yogyakarta, dengan tujuan agar banyak tamu yang datang.

Selengkapnya: Jokowi Disambut Artis dan Relawan Saat Hadiri Acara di Jakarta

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Ruhut: Politisi Demokrat 'Ojo Kesusu' Jadi Oposisi Jokowi

 

Belum ada kesepakatan di tubuh Partai Demokrat akan merapat ke Koalisi Merah Putih sebagai oposisi pemerintahan Jokowi atau sebaliknya. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul pun menyerukan kepada para petinggi partainya untuk tak buru-buru bicara soal status oposisi atau koalisi.

"Kalau kata orang Jawa, ojo kesusu (jangan buru-buru) menyatakan seperti itu. Tunggulah dulu," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).

Dia pun turut mengomentari soal pernyataan beberapa petinggi partai berlambang mercy itu. Termasuk ucapan dari Ketua Dewan Harian Partai Demokrat Syarief Hasan yang menyatakan jika partainya akan berada sebagai penyeimbang. Namun Ruhut tak sependapat.

"Syarief orang Makassar, aku orang Batak. Nah itu dia belum mengetahui budaya orang Jawa, makanya sabar tunggu Pak SBY," tutur Ruhut.

"Apalagi yang bilang oposisi, itu nggak ngerti ilmu tata negara. Tidak ada itu dalam sistem presidensial istilah oposisi," cetus dia.

Maka dari itu, Ruhut mengatakan, sebaiknya seluruh kader Demokrat menunggu hasil rencana pertemuan SBY dan Jokowi. Dia juga meminta para koleganya tak mengeluarkan persepsi masing-masing.

"Meskipun Pak SBY memang masih bilang netral, tapi untuk masalah partai kita serahkan ke Pak SBY. Nanti kalau antara partai ke depannya, tunggu Pak SBY dan Pak Jokowi berbicara apa," tandas Ruhut.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Datangi Rumah Transisi, 88 Relawan Jokowi Minta Kejelasan

 

Belasan relawan pendukung pencalonan Jokowi-JK mendatangi Rumah Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat petang tadi. Mereka menagih janji untuk melibatkan simpul-simpul relawan di Rumah Transisi.

Juru bicara relawan, Boni Hargens mengatakan, relawan yang hadir tergabung dalam 88 relawan dari 15 kelompok telah didaftarkan ke dalam 22 kelompok kerja (Pokja) Rumah Transisi. Namun mereka tak kunjung mendapatkan kepastian.

"Nama kami semua (88 relawan) sudah didaftar dan diserahkan ke Rumah Transisi pada 23 Agustus 2014 melalui Deputi Rumah Transisi Andi Widjajanto. Adapun 88 nama itu dari masing-masing 4 relawan di semua (22) Pokja," kata Boni, Senin (25/8/2014).

"Angka ini sudah disepakati oleh para relawan dan Bapak Presiden Jokowi dalam rapat tertutup di Balai Kota, Jakarta pada 20 Agustus 2014," imbuh dia.

Boni bersama relawan ingin mengklarifikasi pimpinan dan keempat deputi, mengenai nama-nama yang sudah diserahkan itu kapan kiranya bisa secara legal bekerja di Rumah Transisi.

"Bagaimana mekanisme kerja di Rumah Transisi? Mengapa Rumah Transisi bekerja secara ekslusif dan tertutup? Apa saja yang menjadi tugas kami di Rumah Transisi?" tanya Boni.

Ketidakjelasan ini menimbulkan keresahan di kalangan relawan. "Kesan ini lahir dari kelambanan Rumah Transisi merespons niat baik keterlibatan relawan dalam kerja Rumah Transisi. Kami berharap semua ketidakjelasan dan keraguan ini terjawab," tutur dia.

Namun, kedatangan mereka hanya sebatas sampai pagar Rumah Transisi. Salah seorang Deputi Kantor Transisi, Andi Widjajanto, keluar dan menerima kedatangan para relawan. Tapi relawan tidak diizinkan masuk karena ada rapat yang digelar Jokowi bersama tim Transisi.

Sebagai gantinya, para relawan yang berasal dari Bara JP, Seknas Jokowi, Projo, dan lainnya itu dipersilakan datang kembali pada Rabu 27 Agustus 2014 pagi. Hal itu direspons baik oleh para relawan. "Kalau minggu ini tidak direspons, kita akan bergerak lagi," tandas Boni.

Sebelumnya, Andi mengaku telah menerima usulan nama 88 relawan untuk ikut bergabung di 16 pokja. Dia mengatakan, kerja para relawan yang nantinya bergabung dalam Tim Transisi itu tergantung dari kapasitas dan kompetensi individual masing-masing relawan tersebut.

"Secara kerja, relawan-relawan sudah masuk. 88 orang itu, sudah tersebar ke 16 pokja. Hanya saja pertemuan besar yang mengumpulkan keseluruhannya baru sempat akan dilakukan minggu depan. Hari Rabu, mereka akan dilibatkan," ucap Andi Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 24 Agustus 2014 malam.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Alasan Ahok Percaya Jokowi Profesional Jadi Presiden RI

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku percaya bahwa Joko Widodo (Jokowi) akan bekerja secara profesional menjadi Presiden ke-7 RI. Dirinya meyakini segala keputusan yang akan diambil Jokowi hanya berdasarkan kepentingan umum.

"Nggak mungkin yang diputuskan beliau (Jokowi) itu untuk kelompok, pasti untuk kepentingan bersama. Itu yang bikin saya percaya sama beliau," ujar dia di Balaikota Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Karena sudah bekerja bersama Jokowi selama hampir 2 tahun, pria yang karib disapa Ahok itu mengaku memahami watak Jokowi baik sebagai individu maupun sebagai kepala daerah.

Apalagi selama menjadi wakilnya, mantan Bupati Belitung Timur itu bertugas membuat Jokowi sukses menjalankan program-program Jakarta. Bila Jokowi telah menjadi Presiden, maka tugas Ahok akan tetap membantu Jokowi dengan menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Saya sudah tahu apa yang beliau inginkan. Tugas saya kan membuat Pak Jokowi sukses," ucap Ahok.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Maruarar Sirait PDIP Ingatkan Koalisi Merah Putih Tak Berlebihan

Partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menegaskan tetap konsisten di luar pemerintahan dan akan menjadi penyeimbang serta menjadi kontrol bagi kebijakan yang akan pemerintah buat.

Partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, yakni Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, Partai Golkar dan Partai Demokrat menyatakan akan mengawal roda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) 5 tahun ke depan dan menjadi oposisi pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengingatkan agar partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tersebut tidak berlebihan dalam mengeluarkan statement atau pernyataan.

Sebab menurut dia, tidak menutup kemungkinan beberapa partai pendukung koalisi Merah Putih merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Politik itu dinamis, sehingga saya mengingatkan agar mengeluarkan statement tidak terlalu berlebihan, nanti malu sendiri," kata Maruarar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK pada 20 Oktober nanti, Maruarar meyakini bakal ada beberapa partai politik koalisi Merah Putih yang merapat ke koalisi Jokowi-JK. Menurut dia, hal itu bukan karena pragmatisme, melainkan lantaran semua partai ingin memperbarui posisi politiknya.

"Paling sedikit 1 partai yang berubah, paling banyak ada 4 partai. Tentunya kalau berbeda akan kita uji, bagaimana politik ke depan," tandas Maruarar.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Mulai Dikawal Paspampres, Jokowi Agak Canggung

 

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku masih kebingungan mendapat pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebab, mulai hari ini pria yang karib disapa Jokowi itu tak lagi dikawal Walpri (Pengawal Pribadi) dari Polri, melainkan Paspampres.

"Hari ini saya sedikit bingung karena sudah dikawal Paspampres," ujar Jokowi sembari tertawa di acara Penghargaan Inspiring Young Leader di Kemang Village, Jakarta Selatan, Sabtu (23/8/2014).

Ia juga sedikit 'curhat' bahwa masih merasa aneh melihat jumlah anggota Paspampres serta rangkaian pengawalan yang begitu banyak. Sangat berbeda dari sebelumnya yang hanya didampingi oleh sekitar 5 orang Walpri, sehingga Jokowi mengaku merasa agak kurang bebas bergerak.

"Biasanya ke mana-mana bisa. Ke PKL (pedagang kaki lima), warung, rumah makan, bisa. Sekarang hari ini agak aneh. Kok banyak sekali," ujar Jokowi kembali tertawa.

Terhitung kemarin atau Jumat 22 Agustus, Jokowi telah resmi mendapatkan pengawalan dari Paspampres. Tak hanya mendapatkan pengawalan sesuai dengan standar prosedur pengamanan presiden, Jokowi juga memperoleh fasilitas sebuah mobil operasional, yaitu jenis sedan Mercedes-Benz.

Jokowi mengendarai kendaraan mewah bernomor polisi B 1190 RFS. Mobil Mercy yang ditumpangi oleh Jokowi dikawal oleh iring-iringan kendaraan Paspampres yang mengikuti dari belakang dan beberapa unit pasukan motor.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Pengawalan Paspampres ala Jokowi

Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlihat lebih ramai ketimbang hari biasa. Sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengenakan kostum batik tampak berjaga-jaga.

Tak hanya itu, mobil Paspampres berjenis jip terparkir di halaman rumah tersebut. Motor-motor tim penembak jitu dan kendaraan tempur barracuda terlihat siap mengamankan keselamatan sang presiden terpilih tersebut.

Hari itu, Sabtu 23 Agustus 214, Jokowi akan menghadiri halal bi halal dengan relawannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini menjadi momen pertama mantan Walikota Solo itu merasakan pengamanan dari pasukan Paspampres.

Selama perjalanan, mobil Mercy yang ditumpangi Jokowi ditempel ketat oleh iring-iringan kendaraan Paspampres dan beberapa unit pasukan motor. Iring-iringan rombongan itu kian mengular dengan ditambah konvoi mobil dari media.

Meski menumpangi mobil mewah, Jokowi mengaku biasa saja. Dirinya merasa nyaman dengan semua jenis kendaraan yang diberikan. "Mau pakai becak nyaman, pakai Bajaj juga nyaman. Pakai Kijang nyaman, pakai Mercy nyaman," ucap dia.

Dia menuturkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan Paspampres menuntutnya meninggalkan mobil Innova. Sebab, kendaraan yang ditumpangi presiden dan wakil presiden harus antipeluru dan memiliki laju kecepatan tertentu. "Standarnya harus antipeluru," tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, mobil Mercy yang difasilitasi Sekretariat Negara ini adalah kendaraan lama yang digunakan presiden sebelumnya. "Itu mobil lama. Yang kita naiki tadi mobil tahun 2008," pungkas Jokowi.

Suasana yang sama terlihat di kediaman wakil presiden terpilih Jusuf Kalla di Jakarta Selatan. Sejak pagi, Jalan Brawijaya yang berada tepat di depan rumah itu ditutup. Pengamanan di tempat ini lebih ramai ketimbang kediaman Jokowi. Sebanyak 38 anggota Paspampres dan 35 personel Brimob bersiaga di rumah pribadi JK.

Pagi itu, JK pun mengikuti apel pagi dengan Paspampres dan Brimob yang mengawalnya. Lantas bagaimana komentar JK. "Ya sah-sah saja, kan saya 5 tahun. Perasaannya apa? Jakarta kok tidak macet. Ha...ha..ha," kata JK sembari berkelakar.

Usai apel, JK pun beraktivitas dengan pengawalan barunya.

Pengamanan VVIP itu resmi diberlakukan sejak Jumat 22 Agustus 2014 usai MK menolak gugatan Prabowo-Hatta. KPU pun melakukan serah terima pengamanan dari Polri ke TNI.

"Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004, pengawalan dan pengamanan presiden dan wakil presiden oleh TNI dan akan dijalankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sesuai prosedur yang telah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.

Meski begitu, hingga Jumat pukul 15.00 WIB, pengamanan Jokowi masih dipegang Polri. Hal ini menyusul belum diadakannya pembicaraan antara pihak Jokowi dengan Paspampres terkait model pengamanan.

"Wong namanya itu (Paspampres) kan kita yang ngatur. Masa saya yang diatur Paspampres. Masa saya yang diatur protokol. Nggak kebalik?" tanya Jokowi.

Tawar-menawar

Fasilitas pengawalan Paspampres tak membuat Jokowi merasa lega. Sebab pria yang gemar ber-blusukan ria itu mengaku hobinya akan terancam oleh pengawalan yang super ketat.

Untuk itu, Jokowi mengaku telah bertemu dengan komandan Paspampres agar pengawalan yang diberikan tak terlalu rumit. Hasilnya, dari jumlah normal rombongan sebanyak 22 mobil disepakati mengecil namun tetap pada standar keamanan yang ada.

"Setelah hitung, hitung, hitung, ketemu. Akhirnya disepakati 7 mobil patwal. Kedua ada, dan yang ketiga baru kita (mobil yang ditumpangi Jokowi)," jelas dia.

Meski begitu, Jokowi menyatakan formasi ini masih dalam tahap uji coba. Pihaknya masih akan mengurangi jumlah kendaraan yang mengawal dan personel Paspampres jika hal itu masih dianggapnya terlalu ketat.

"Paspampres sudah ngerti, beliau bilang 'Bisa Pak. Ndak apa-apa Pak, yang paling penting beritahukan kepada kami'," imbuh dia.

"Terus saya bilang, kalau mendadak, spontan gimana? Mereka bilang, 'Ndak apa-apa Pak'," tutur Jokowi.

Meski memiliki gaya memimpin yang agak berbeda dengan presiden pada umumnya, Paspampres mengaku siap menjalankan tugasnya menjaga Jokowi yang terkenal kerap melakukan kegiatan di luar protokoler itu.

"Tidak (kesulitan). Kita punya pengalaman beberapa presiden. Kita ingat dulu Bapak Gus Dur dan Pak Habibie, kami menyesuaikan dan beradaptasi dengan kegiatan tersebut," ujar Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyo di Kantor KPU, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.

Menurut Budi, Paspampres akan tetap fleksibel dalam menjalankan tugas mengamankan orang nomor 1 di Indonesia. "Namun tidak menghilangkan dari standar maksimum," imbuh dia.

Mengenai jumlah personel yang akan mengawal presiden, pihaknya akan menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dijalani Jokowi nanti. "Sesuai dengan tingkat kegiatan, bisa lebih banyak, sedikit, tergantung kegiatannya besar atau kecil," tandas Budi Handoyo.

Personel Terbaik

Tak mudah bergabung dalam pasukan elite ini. Mereka harus sudah menjalani seleksi ketat sejak 6 bulan lalu dari sejumlah kesatuan TNI seperti Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Bravo dari TNI Angkatan Udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyo, pasukan ini memiliki kelebihan tertentu dalam menjalankan tugasnya mengawal kegiatan presiden dan wakil presiden.

"Mereka dipilih mulai dari kesehatan, psikologi, kemampuan fisik, kemudian keterampilan menembak, berenang, kemudian kemampuan lari, sudah terpilih semua itu," ujar Budi di Kantor KPU, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.

Budi menjelaskan, selain melalui seleksi yang sangat ketat, para pengawal Kepala Negara ini juga sempat mengenyam pendidikan militer di Korea Selatan selama 3 pekan.

"Betul, kita juga kan sharing menimba ilmu di sana. Pendidikan bisa menambah ilmu. Tidak ada salahnya kita sharing perbandingan untuk meningkatkan ilmu," katanya.

"Intinya prajurit-prajurit terbaik dari TNI yang kita pilih untuk disiapkan," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu anggota Paspampres, Pratu Reynold mengaku bangga bisa turut ambil bagian dalam mengawal kegiatan Presiden. Menurut dia, apa pun tugas yang akan diberikan negaranya, ia dan rekan-rekan selalu siap menjalankan sebaik mungkin.

"Ya bangga, untuk keluarga bangga untuk diri sendiri bangga, apalagi kalau kita sudah punya istri, anak, punya cerita," kata prajurit asal Nusa Tenggara Timur itu.

Mereka yang mendapatkan fasilitas pengamanan Paspampres ini, seperti dikutip paspampres.mil.id, adalah Presiden RI beserta keluarga, Wakil Presiden beserta keluarga, dan tamu Negara setingkat kepala Negara atau kepala pemerintahan, beserta keluarga mereka yang berkunjung ke Indonesia.

Operasi pengamanan VVIP dilakukan mulai dari pengamanan langsung jarak dekat, pengamanan instalasi yang digunakan VVIP, pengamanan perjalanan, makanan serta medis hingga penyelamatan VVIP dalam kondisi darurat.

Mengingat tanggung jawab yang begitu besar, segala kemungkinan ancaman dan kesalahan akan diantisipasi semaksimal mungkin. Karena itu, dalam operasi pengamanan, Paspampres berkoordinasi dengan unsur Polri dan TNI di lokasi yang dikunjungi VVIP.

Ada 3 lapis penjagaan dalam operasi pengamanan presiden dan wakil presiden. Yaitu pengamanan terdalam berada di Ring 1. Yaitu objek yang berada paling dekat dengan VVIP. Lapis penjagaan selanjutnya disebut Ring 2 dan Ring 3, dilakukan oleh unsur Polri dan TNI yang berwenang.

Dalam kondisi darurat, yakni saat keselamatan jiwa VVIP dalam bahaya, tim penyelamatan selalu bersiaga mengamankan VVIP menghindari ancaman. Kemudian secara simultan, para pengawal pribadi itu akan melindungi VVIP dengan tubuh mereka.

Melindungi simbol negara memang merupakan tugas berat, namun di sana juga terdapat kemuliaan bagi para abdi negara yang mengemban tugas tersebut.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Jokowi: Nggak Pakai Jas, Nanti Dikira Pengawal Saya yang Presiden

Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan sedikit kikuk melihat para pengawal barunya, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menggunakan setelan jas dan dasi. Sementara dirinya lebih senang mengenakan kemeja warna putih polos.

"Yang ngawal pakai jas dan dasi. Kalau saya nggak pakai jas dan dasi juga nanti dikira presiden yang pengawal saya. Pengawal saya lebih ganteng dari saya," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi sembari tertawa di acara Penghargaan Inspiring Young Leader di Kemang Village, Jakarta Selatan, Sabtu (23/8/2014) malam.

Namun untungnya, lanjut Gubernur DKI Jakarta tersebut, malam ini dirinya menghadiri 2 undangan pernikahan. Sehingga ia harus mengenakan pakaian rapih, yakni setelan jas dan dasi.

Hanya saja ternyata penampilannya itu justru mengundang tanda tanya sejumlah rekan dan pengunjung mal yang melihatnya. Sebab menurut Jokowi, ia sebelumnya lebih sering memakai batik ke acara-acara formal.

"Tadi ada yang bisik-bisik Pak Jokowi kok pakai dasi? Setelah terpilih kok penampilannya beda? Bukan begitu. Kita itu dari kawinan ke sini. Ternyata tempatnya di mal. Agak sedikit salah kostum. Tapi kan nggak mungkin ganti baju di dalam mobil. He...he...he," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Jokowi juga mengaku masih kebingungan mendapat pengawalan dari Paspampres. Sebab, mulai Sabtu 23 Agustus Jokowi itu tak lagi dikawal Walpri (Pengawal Pribadi) dari Polri, melainkan Paspampres.

"Hari ini saya sedikit bingung karena sudah dikawal Paspampres," ujar Jokowi.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta

 Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2014 yang diajukan Prabowo-Hatta. 9 Hakim konstitusi yang dipimpin Hamdan Zoelva sepakat untuk menolak gugatan tersebut.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Hamdan Zoelva sambil mengetok palu sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

"Kesepakatan diambil pada Kamis 21 Agustus 2-014 pukul 20.44 WIB oleh 9 hakim konstitusi," tutur Hamdan membacakan 9 nama hakim konstitusi. kemudian menyebutkan pihak dan kuasa hukum masing-masing pemohon Prabowo-Hatta, termohon KPU, dan pihak terkait Jokowi-JK.

Setelah itu Hamdan menyebutkan salinan putusan bisa diambil setelah sidang ditutup. Dimulai dari pertimbangan hukum. "Tapi belum bisa diambil sekarang. Diambil besok. Sidang dinyakatan ditutup," kata Hamdan.

Pertimbangan

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan mengenai beberapa hal yang dipersoalkan kubu Prabowo-Hatta dalam gugatannya. Di antaranya, yakni soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sah dalam Pilpres 2014.

MK menilai, DPKTb sah secara hukum. Kesahihan payung hukum DPKTb tertuang dalam UUD 1945, Putusan MK No 102 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4, Nomor 9 dan Nomor 19 yang mengatur tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Selain itu, dalam pertimbangan MK juga terungkap, dalil pemohon yang mempersoalkan adanya pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 Prabowo-Hatta tidak terbukti. Mahkamah menjelaskan, dari persidangan yang dilakukan, mulai mendengarkan keterangan saksi sampai pemeriksaan alat bukti, tidak ada satupun yang mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi suara.

Namun soal pembongkaran kotak suara yang dilakukan KPU dan dipermasalahkan oleh kubu Prabowo-Hatta dinyatakan melanggar aturan oleh MK. Hanya saja, aduan tersebut dinilai salah sasaran. Sebab yang berwenang menyidangnya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Suara Prabowo-Hatta Nol di 665.905 TPS? Ini Pendapat MK

Akhirnya diputuskan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Termasuk keberatan kubu Prabowo-Hatta terkait suara 0 (nol) yang mereka dapatkan di 665.905 tempat pemungutan suara di suara (TPS), yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut kubu pasangan nomor satu itu, hal tersebut terjadi karena kecurangan oleh pihak tertentu sehingga saksi pemohon di TPS tidak berani atau takut untuk memilih.

Namun MK berpendapat lain. "Mahkamah menilai bahwa pihak tertentu yang membuat saksi pemohon takut atau tidak berani, merupakan dalil yang tidak jelas, karena pihak tertentu dimaksud siapa, melakukan apa, dan dengan cara bagaimana, sehingga saksi pemohon tidak berani atau takut," demikian dibacakan dalam putusan yang dibacakan Kamis (21/8/2014). Tudingan tersebut harus dibuktikan.

MK juga mengatakan, sistem noken atau ikat, berdasarkan sistem kesepakatan warga yang secara budaya, diterima dan secara hukum diakui.

Mahkamah juga pernah menemukan dalil terkait dengan faktaadanya perolehan 100% untuk satu peserta pemilihan umum dan perolehan 0 (nol) suara bagi peserta yang lain di TPS-TPS tertentu, khususnya di Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Maluku Utara.

"Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kemasyarakatan adat yang kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, meskipun tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat," demikian tertera dalam putusan MK.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. "Karena faktanya para saksi peserta pemilihan umum tidak mengajukan keberatan serta jumlah perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara seandainya pun dilakukan pemungutan suara ulang."

Perolehan suara nol, menurut MK, ternyata bukan saja dialami oleh pemohon tetapi juga dialami oleh pihak terkait, dalam hal ini pasangan Jokowi-JK, di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, kalau pun ada penyimpangan yang terjadi dan diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang dipastikan hasilnya tidak akan mengubah peringkat perolehan suara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dianggap tidak terbukti menurut hukum," demikian menurut MK.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Mengira MK Kabulkan Gugatan, Massa Prabowo-Hatta Sujud Syukur

Massa Prabowo-Hatta tiba-tiba melakukan sujud syukur di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka mengira Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan sang capres, padahal sidang masih berlangsung.

Sujud syukur itu diawal 2 pria yang berdoa di tengah jalan dengan mengangkat tangan. Massa lainnya pun bertanya kenapa mereka melakukan doa.

Tak lama kemudian, kedua pria itu langsung sujud syukur di tengah jalan. Satu pria mengenakan baju putih, satu lagi mengenakan baju merah.

"Sudah menang, sudah menang," kata salah seorang yang sujud, Kamis (21/8/2014).

Mendengar hal itu, puluhan massa lainnya mendekati kedua pria tersebut. Para demonstran berpakaian loreng lalu ikut melakukan sujud syukur bersama kedua pria itu, walaupun sebenarnya MK belum membacakan keputusannya atas gugatan yang dilayangkan Prabowo-Hatta.

Tak lama kemudian, massa membubarkan diri. Meski begitu masih ada yang tetap bertahan dan melakukan orasi di depan barikade polisi.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Prabowo Kumpulkan Ketum Partai Koalisi di Hotel Grand Hyatt

 

 

Sidang putusan gugatan Pilpres 2014 yang diajukan Prabowo-Hatta hingga saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak pukul 14.30 WIB, 9 Hakim Konstitusi membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebanyak 300 lembar dari 4.392 halaman.

Jelang putusan MK, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

Selain pimpinan parpol pendukung Prabowo-Hatta, pada pertemuan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh atau kader dari partai koalisi seperti Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Hary Tanoesoedibjo.

"Semua ketua umum hadir. Pokoknya semuanya hadir," ujar Idrus Marham kepada Liputan6.com di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Kendati begitu, Idrus belum mau mengungkapkan isi pertemuan yang diduga untuk menyikapi putusan MK terkait gugatan hasil Pilpres 2014 yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta.

"Nanti saja. Nanti kita mau salat magrib dulu. Pokoknya semua hadir," ucap Idrus. (Yus)

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Kicauan Prabowo Jelang Putusan MK: Becik Ketitik Ala Ketara

 Menjelang pembacaan putusan sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2014 oleh MK pada Kamis 21 Agustus 2014 siang, Prabowo Subianto berkicau di Twitter.

Calon presiden nomor urut 1 itu menuliskan pepatah dalam bahasa Jawa "Becik ketitik ala ketara" yang berarti segala sesuatu yang baik dan buruk akan tampak.

"Becik ketitik ala ketara," tulis Prabowo lewat akun Twitter resminya, @Prabowo08, Rabu (20/8/2014) malam.

Tidak diketahui pasti apa maksud mantan Danjen Kopassus itu menuliskan pepatah Jawa tersebut. Namun yang pasti, ia tengah menanti keputusan MK, apakah gugatannya soal dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pilpres 2014 dikabulkan atau tidak.

Bila dikabulkan, kemungkinan, pemungutan suara ulang akan digelar. Jika tidak, pasangan Jokowi-JK otomatis menjadi pemenang Pilpres atau Presiden dan Wakil Presiden definitif.

Prabowo bersama pasangannya Hatta Rajasa dikabarkan tidak akan menghadiri sidang putusan MK pada Kamis ini. Hal itu dikonfirmasi oleh staf Hatta, Fahmi. "Menurut rencana, capres dan cawapres (Prabowo-Hatta) absen di MK," ujar Fahmi.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta mengatakan, pada dasarnya tim kuasa hukum tidak berwenang merekomendasikan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk hadir atau tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan MK besok.

Menurut dia, Prabowo-Hatta sebaiknya tidak perlu hadir di sidang putusan itu, karena jika putusan MK memenangkan gugatan Prabowo-Hatta, maka pasangan itu tetap harus bekerja keras melakukan proses selanjutnya.

"MK itu awal dari perjuangan untuk 67 juta suara rakyat pemilih Prabowo-Hatta, dan bukan akhir dari perjuangan. Oleh karena itu sebaiknya Pak Prabowo tidak usah hadir di sidang putusan. Toh kalau menang sekalipun, harus kerja keras lagi memproses selanjutnya, dan tinggal nanti KPU mau taat atau tidak," ujar dia.

Coretan 'Jokowi Antek Asing' Hiasi Trotoar Balaikota

Ama mengungkapkan aksi vandalisme itu dilakukan oleh sekitar 60 massa Aliansi Penyelamat Pemilu (APP) dan hanya berlangsung sekitar 5 menit.

 Trotoar di depan Gedung Balaikota Jakarta tampak berbeda. Ada aksi vandalisme di bagian trotoar.

Pantauan Liputan6.com, terdapat beberapa kalimat sindiran yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama.

Coret-coretan yang ditulis dengan piloks itu berbunyi: 'Jokowi Antek Asing', 'Ahok Pengkhianat', dan 'Ahok Gila Jabatan'

 

Salah seorang staf pengamanan dalam (Pamdal) yang bertugas di pos jaga depan, Ama mengungkapkan aksi vandalisme itu dilakukan oleh sekitar 60 massa Aliansi Penyelamat Pemilu (APP) dan hanya berlangsung sekitar 5 menit.

"Namanya orang demo, mana bisa kita cegah. Kalau pendemo itu menghampiri kita dan bertanya, kita jawab semampu kita. Tapi, saya baru tahu kalau tulisannya menyinggung (Jokowi-Ahok)," kata Ama, Rabu (20/8/2014).

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso menegaskan dirinya akan segera menurunkan anak buah untuk membersihkan coret-coretan tersebut.

"Sore atau malam ini sudah bersih. Tidak boleh ada coret-coretan seperti itu di fasilitas publik, di kantor pemerintahan‎ pula," jelas Kukuh.

3 Prediksi Putusan MK Soal Hasil Pilpres

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan akhir atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pada siang ini.

Selain pasangan tersebut, masyarakat juga menunggu dan mereka-reka putusan akhir apa gerangan yang akan diambil oleh Majelis Hakim MK dan seberapa besar peluang gugatan Prabowo-Hatta itu dikabulkan oleh mahkamah tersebut.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi ada tiga hasil yang mungkin akan diputuskan MK.

Pertama, menerima gugatan termohon (Prabowo-Hatta). Namun, putusan ini tetap berisiko tinggi terhadap kestabilan politik, terutama menyangkut pendukung Jokowi yang mempertanyakan keputusan tersebut.

Kedua, menolak semua gugatan Prabowo-Hatta. Putusan MK tersebut tetap akan membuat suasana politik menjadi gaduh, memanas dan mengancam stabilitas politik.

Ketiga, memenuhi sebagian gugatan Prabowo-Hatta, dengan konsekuensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Provinsi atau semua TPS di Papua atau sebagian TPS di Indonesia.

"Saya berkeyakinan amar putusan MK tanggal 21 Agustus, mengambil opsi ketiga," ujar Pangi, Kamis (21/8/2014). Itu dilakukan sebagai keputusan kompromi atau jalan tengah, untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.

"Ketika MK tidak mengambil jalan tengah tentu akan membuat suasana gaduh, mengancam kesatuan bangsa yang berujung konflik horizontal artinya putusan MK berisiko besar membuat rakyat terbelah," katanya.

Menurut Pangi, publik merindukan keputusan yang memenuhi rasa keadilan dan yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Menurutnya, MK jangan terjebak pada angka- angka semata.

"Ini ujian besar bagi hakim MK atas pertaruhan independensi, objektivitas, faktual hukum dan realitas sehingga amar putusan atau vonis MK betul betul memenuhi rasa keadilan," katanya.

Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, pihak Prabowo-Hatta sejauh ini belum memberikan bukti-bukti kuat. Mereka lebih banyak menghadirkan saksi yang memberikan keterangan berdasarkan mendengar keterangan pihak lain. Jadi tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

Keterangan saksi seperti itu, menurut dia, kurang kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014.

"Yang lebih banyak dipersoalkan Prabowo-Hatta hanyalah persoalan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dan pembukaan kotak suara oleh KPU," ujar Karyono,

Dia menjelaskan, bila yang dipersoalkan hanya DPKTb dan pembukaan kotak suara, maka materi gugatan Prabowo-Hatta masih lemah. Apalagi, hal itu juga sudah diklarifikasi oleh pihak termohon yakni KPU.

Kubu Prabowo-Hatta Khawatirkan Massa Jokowi di Sidang Putusan MK

Liputan6.com, Jakarta - 50 Ribu massa Prabowo-Hatta diperkirakan akan berkumpul saat pembacaan keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar 21 Agustus 2014 besok. Mereka pun diingatkan untuk tetap tertib dalam aksi yang digelar di gedung MK, Jakarta, besok.

"Diharapkan kepada massa pendukung untuk tertib dan mematuhi seluruh peraturan yang ada," imbau juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Khawatir Massa Jokowi

Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Hatta, Andre Rosieda menjamin, aksi yang berlangsung besok akan berjalan damai seperti sebelumnya.

"Besok ada aksi lagi. Massa mungkin 50 ribu di MK. Ini aksi moral, damai, selama 2 minggu ini kan sudah terbukti massa Prabowo-Hatta melakukan aksi damai," ujar Andre kepada Liputan6.com.

Namun dia enggan berkomentar mengenai aksi massa jika hasil keputusan MK besok tak sesuai harapan kubu Prabowo-Hatta. Yang pasti, Andre masih optimistis.

"Yang jelas, kami optimis putusan MK akan sesuai harapan. Kita nggak mau berandai-andai," tutur dia.

"Yang kita khawatirkan, kubu Jokowi ingin turun juga besok. Mereka jangan sampai memprovokasi teman-teman yang selama ini melakukan aksi damai," pungkas Andre.

Tim Hukum KPU Sebut Kubu Prabowo-Hatta Salah Baca Formulir C1

 

 Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan manipulasi terhadap formulir C1 atau berita acara rekapitulasi tingkat tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilpres 2014. Sebab menurutnya, C1 selalu diunggah di website KPU dan dapat diakses publik.

"Jadi masyarakat bisa lihat apa ada kekeliruan atau tidaknya. KPU sudah secara terbuka menyampaikan C1, kalau ada kesalahan pasti kan ada reaksi," kata Ali seusai menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Menurut Ali, data C1 yang telah diunggah KPU tidak ada yang menyatakan keberatan dari masyarakat ataupun para saksi pasangan calon. Bahkan, lanjut dia, hingga saat ini tidak ada laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait perubahan formulir C1.

"Kalau ada yang salah dalam memasukkan data mungkin saja. Tapi kan itu dikoreksi pada jenjang di atasnya, melalui rekapitulasi pada tingkat kelurahan dan kalau ada salah lagi masih ada proses kontrol di tingkat kecamatan. Dan proses ini selalu mengundang kedua saksi yang hadir, Panwas juga hadir," bebernya.

Dengan demikian, lanjut Ali, tudingan tim hukum Prabowo-Hatta yang mendalilkan ada pemalsuan terhadap C1 di 48 TPS adalah tidak benar dan hal itu hanya kekeliruan pihak pemohon dalam melihat C1.

"Kami punya bukti-bukti, bahwa data kami benar, dan yang kami lihat pemohon salah dalam membaca data," tandas Ali.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Novela Nawipa di Antara Sengketa Pilpres

 Nama Novela Nawipa mendadak tenar pasca-kesaksian dirinya dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) awal Agustus lalu. Dia (bersaksi) untuk kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, selaku pemohon gugatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melakukan pelanggaran Pilpres.

Belakangan Novela terus menjadi buah bibir, khususnya di kalangan media. Apalagi setelah perusakan pagar rumahnya di Kampung Awaputu, Kabupaten Doiyai, Papua namanya semakin melejit bak selebritis. Keman pun dirinya pergi, awak media pun membuntuti.

Seperti saat Novela mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat pada Minggu 17 Agustus kemarin. Awak media langsung mengendus agenda yang disebut-sebut sebagai pertemuan silaturahmi
antara Novela dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Tiba di kantor Komnas HAM, Novela yang disambut Natalius setelah turun dari Kijang Inova hitam itu disambut langsung Natalius. Dia enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Dia Hanya tersenyum lebar dan langsung menuju ke lantai 3 di ruang rapat pleno bersama Natalius.

Usai pertemuan tertutup itu, Novela mengaku kedatangan ke Komnas HAM hanya untuk mempertegas dirinya tidak mendapat intimidasi atau tekanan dari siapa pun sebelum atau sesudah kesaksiannya di MK.

"Sampai saat ini saya tidak merasa diintimidasi dan tak ada tekanan. Itu keluar dari hati saya," ungkap dia.

Novela enggan berkomentar banyak kepada awak media, karena merasa pertemuan ini hanya sebagai pertemuan keluarga. "Ini pribadi. Keluarga, antara kakak dan adik," tegas dia.

Pernyataan Novela juga ditegaskan Natalius sore itu. Bahwa tidak ada ancaman dari siapa pun. "Adik ini seperti dalam ancaman serius. Kondisi di kampung adik tak ada kondisi serius, tak ada ancaman. Tidak seperti diceritakan teman media."

"Kalau di media sosial, itu hanya respon bias. Tak perlu tokoh politik nasional bicara dia dalam ancaman. Biarkan saja adik kembali jadi ibu bagi anaknya," tegas Natalius.

Selain itu, Natalius juga mengimbau semua pihak agar dugaan adanya ancaman Novela tidak dipolitisir. Dia menegaskan, dalam perbincangan pribadi selama 20 menit itu, Novela mengaku tidak pernah mendapatkan ancaman.

"Dia tak dapat ancaman seperti yang beredar. Dengan ini kuasa hukum Prabowo-Hatta sudah selesailah, jangan politisasi Novela," imbau dia.

Selain itu, Natalius juga memimnta agar sesama putra-putri Papua tidak saling mencibir. "Saya minta orang Papua jangan mencibir atau kritik, memuja berlebihan juga jangan. Biarkanlah dia jadi dirinya sendiri," tegas dia.
 
Pernyataan Berbeda

Malam harinya usai mengunjungi kantor Komnas HAM, Novela mengunjungi Rumah Polonia, markas tim pemenangan kubu Prabowo-Hatta di Jakarta Timur. Lagi-lagi Novela bak artis. Saat tiba di tempat tersebut, pendukung Prabowo-Hatta menyambut Novela dengan antusias.

Namun ada pemandangan berbeda saat kedatangan Novela di markas kubu pasangan capres nomor urut 1 itu. Kuasa hukum Prabowo-Hatta Razman Nasution menuding Natalius telah memengaruhi Novela. Maka itu berniat membawa kasus ini ke bihak berwajib.

"Pejabat negara yang mulai coba bangun sikap kontraproduktif dengan kewenangannya. Dia (Natalius Pigai) mempengaruhi Novela," ungkap Razman

Setali tiga uang dengan Razman, Novela mengakui seperti yang disebut-sebut semula. Dia mengaku menerima intimidasi dan ancaman dari pihak yang belum diketahui itu. Pernyataan yang disampaikan di kantor Komnas HAM mendadak berubah.

"Setelah beri kesaksian di MK, saya diteror via telepon dan SMS. Itu benar-benar ada," ungkap Novela.

Bahkan yang mengejutkan lagi, Novela mengaku kecewa setelah kedatangan dirinya ke Komnas HAM. Lantaran dia merasa diarahkan dan dijebak Natalius meski pun mengakui sebagai saudara dengan suku yang sama di kampungnya, Papua.

Novela mengaku diarahkan Natalius agar mengakui tidak ada intimidasi atau kekerasan terhadap dirinya oleh siapa pun, baik sebelum maupun sesudah kesaksiannya di MK.

Menurut Razman, Natalius telah mengarahkan 2 hal kepada Novela. Pertama agar kliennya mengakui bahwa tidaka da intimidasi dan ancaman kepada Novela, baik sesudah maupun sebelum kesaksiannya di MK.

"Sementara dia (Novela) mengaku sebelum pengakuan di MK tidak ada intimidasi dan setelahnya ada intimidasi. Tapi oleh saudara Natalius bilang akui saja itu tidak ada. Yang kedua disuruh mengakui bahwa memang ada 2, 3 TPS ada Pilpres, padahal tidak ada, kelakuan macam apa ini?" ujar Razman.

Selain meminta disidangkan di Komnas HAM dengan menghadrikan pihak terkait, Razman juga meminta Natalius mengklarifikasi pernyataan dirinya terkait dugaan mengarahkan Novela.

"Agar Komnas HAM yang memperjuangakan HAM tapi menindas kemerdakaan hak asasi Novela. Karena itu beliau ini patut dicopot," ketus Razman.

Sementara Natalius saat dikonfirmasi terkait tudingan ini, dirinya enggan berkomentar banyak. Dia justru meminta agar media tidak memberitakan Natalius terus-menerus.

"Untuk saudaraku, terima kasih teman-teman jurnalis tidak lagi lakukan blow up tentang adik saya Novela. Mohon agar menjaga privasi dia. Selamat malam," ujar Natalius saat dikonfirmasi.

Siapa Pelaku Intimidasi?

Terlepas adanya tudingan kepada komisoner Komnas HAM itu, yang lebih penting lagi adalah mengungkap siapa di balik tindakan intimidasi dan tekanan serta perusak pagar rumah Novela.

Karena jelas jika memang benar ada intimidasi tersebut, polisi harus mengusut tuntas agar tidak ada kekhawatiran dari Novela dan keluarganya yang menurutnya juga mendapat ancaman. Karena itu dirinya membutuhkan perlindungan hukum.

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menegaskan, sejauh ini belum menerima laporan intimidasi dari Novela Nawipa. "Oh tidak ada, laporan itu tidak ada. Terkait Novela masih belum ada. Terkait Novela sendiri diperiksa di MK belum ada laporan."

Yotje menegaskan belum ada bentuk ancaman yang ditemukan penyidik Polda Papua hingga saat ini. "Secara normatif berjalan sesuai hukum. Kapolres sendiri hari ini wawacara melalui teleconference," tandas mantan Kapolda Kepulauan Riau itu.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, rumah Novela dirusak sebelum Novela menjadi saksi di MK. Perusakan juga diduga dilakukan oleh simpatisan anggota Partai Gerindra Kabupaten Paniai.

"Novela ini kan Ketua DPC Partai Gerinda Paniai, diduga massa yang merusak pintu pagar rumahnya ini kesal. Sebab dia tak pernah berada di tempat (rumah). Sebab dia pengurus partai dan para anggotanya memerlukan kehadiran dirinya," ujar Pudjo.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Jokowi-JK Harus Mewaspadai Hal Ini

 Direktur Eksekutif Political Communication (Polcom) Institute  Heri Budianto memberikan peringatan pada Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Ia memprediksi parlemen mendatang, dapat mengancam kebijakan Jokowi, apalagi bila posisi Ketua DPR dikuasai Koalisi Merah Putih, yang notabene pendukung Prabowo.

"Menurut saya konstelasi politik akan semakin berat kalau dilihat dari realitas koalisi. Koalisi Jokowi-JK menjadi tidak mudah, mulai dari pemilihan Ketua MPR dan DPR. Itulah titik awal pertarungan politik sesungguhnya," ungkap Heri di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8/2014).

"Kalau Koalisi Merah Putih bisa meraih Ketua DPR akan jadi hambatan terbesar Jokowi-JK. Mereka bisa saja terancam di pemerintahan," tambahnya.

Pengamat politik dari Universitas Mercubuana itu mencontohkan kejatuhan yang dialami Presiden Gus Dur. Heri menuturkan Gus Dur jatuh karena tak mendapat dukungan dari parlemen. Karena itu, Heri menganjurkan agar Jokowi mampu merangkul semua partai politik.

"Banyak partai yang merasa ditinggalkan dengan adanya rumah transisi, PKB merasa ini tidak aspiratif, tidak betul itu tak ada bagi-bagi jabatan, tapi itu ada kompensasi politik," ungkapnya.

"Jokowi-JK harus waspada, dan parlemen di Senayan itu berbeda dengan parlemen di Kebon Sirih," tegas Heri.

Heri menambahkan untuk pemerintahan Jokowi yang aman di masa mendatang, perlu mempertahankan partai koalisi rampingnya dan ditambah 1 partai lagi. "Kalau ada satu partai keluar dan masuk barisan Jokowi-JK, pemerintahan akan aman-aman saja. Tentus semua ini tergantung dengan putusan MK," tandas Heri.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Kubu Jokowi-JK Optimistis MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

 Tim kuasa hukum presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, optimistis gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi-JK sebagai pihak terkait, Taufik Basari mengatakan bahwa banyak dalil dari permohonan Prabowo-Hatta yang lemah tanpa didukung oleh bukti maupun keterangan saksi.

"Kami optimistis karena kalau dari saksi-saksi yang diperdengarkan dan bukti-bukti yang diajukan dari jalannya sidang ini banyak dalilnya pemohon yang tidak terbukti, tidak dibuktikan, dan tidak ada isinya," kata Taufik saat dihubungi, Senin (18/8/2014).

Menurut Taufik, bahkan dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang telah digelar, banyak keterangan dari saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta justru memperkuat pihak Jokowi-JK.

"Malah beberapa saksi yang diperdengarkan di persidangan justru memperkuat pihak terkait. Misal soal DPKTb yang besar justru saksi-saksi itu menunjukkan tidak ada kaitannya dengan keuntungan salah satu calon (pasangan Jokowi-JK), malah menguntungkan pasangan nomor satu (Prabowo-Hatta). Artinya tidak ada satu pun menunjukkan bahwa banyak DPKTb itu menguntungkan nomor dua," kata Taufik.

Ia menambahkan, banyak dalil-dalil pemohon dalam permohonannya tidak dibuktikan.

"Banyak dalil-dalil pemohon dalam permohonannya tidak dibuktikan, hanya dalil saja tanpa ada upaya untuk pembuktian. Misal mobilisasi pemilih, mereka mencantumkan ada DPKTb, lalu ada mobilisasi pemilih. Itu tidak ada pembuktiannya. Saksi-saksi tidak ada yang menceritakan tentang mobilisasi pemilih. Jadi kita anggap dalil mobilisasi pemilih tidak dibuktikan," ujar Taufik.

Ia juga menilai kubu Prabowo-Hatta banyak membawa bukti-bukti yang tidak relevan dan terkait dengan dalil-dalil permohonan. Misalnya, dalam tudingan terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

"Sebuah permohonan harus didukung alat bukti. Namun kita melihat karena tidak ada hal yang bisa menunjukkan suatu bukti kuat bahwa ada pelanggaran TSM, akhirnya semua bukti dimasukkan pemohon. Akhirnya kita hanya bisa bicara soal kuantitas padahal yang paling penting bukan berapa banyak tapi seberapa relevan," kata Taufik.

Dalam sidang terakhir PHPU, MK melakukan pengesahan dan penerimaan bukti tulisan dari masing-masing pihak. Yaitu pemohon, termohon dan terkait sebelum menjatuhkan putusan akhir pada Kamis 21 Agustus 2014.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Novela: Saya Sangat Kecewa Dijebak Komisioner Komnas HAM

 

Saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa asal Paniai Timur, Papua, Novela Nawipa Minggu 17 Agustus kemarin mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta. Namun dia merasa dijebak atas kedatangan tersebut.

"Iya, saya rasa dan saya sangat kecewa sebetulnya. Yang awalnya dia itu kakak, abang, yang awalnya ingin bersilaturahmi kok tiba-tiba saya digiring, dijebak, untuk mengakui bahwa saya yang berada di tekanan tidak ada di bawah tekanan tidak diintimidasi," ujar Novela dalam wawancara khusus dengan Liputan6.com, Senin (18/8/2014).

"Tidak ada intimidasi dan tekanan itu pada waktu saya sebelum bersaksi dan waktu bersaksi di MK. Tetapi setelah saya bersaksi di MK, betul-betul saya berada di bawah tekanan dan intimidasi," tegas dia.

Novela kembali menegaskan, dirinya mendapat intimidasi dan tekanan melalui berbagai media setelah kesaksian Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi saya diteror melalui telepon, SMS, media sosial facebook. Dari teman-temen dan sebagaianya. Namanya juga Facebook, ya siapa saja."

"Mereka menilai saya buruk. Tapi jangan menilai saya dari satu sisi, bahwa saya kader partai. Kedua, rumah saya 1 hari setelah pengakuan saya di MK, rumah saya di kampung Awabuto dirusak oleh beberapa orang. Tapi setelah itu keluarga sudah lapor ke Polsek setempat di Paniai Timur. Dan saat ini sudah aman, ada polisi berjaga-jaga di kampung Awabutu," papar dia.

Kronologis di Komnas HAM

Novela memaparkan kronologis kedatangannya di kantor Komnas HAM. Awalnya dia mengaku hanya ingin bersilaturahmi atas undangan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai sesama satu suku.

"Kami berasal dari suatu suku merasa lama tidak berjumpa. Kebetulan saya ada di Jakarta ada abang Tinus (Natalius Pigai). Kami bertemu abang, kaka Natalius Piagai," ujar Novela.

Namun sesampainya di kantor Komnas HAM tiba-tiba muncul sejumlah awak media massa mengerumuninya. "Sesampaianya saya di kantor Komnas HAM, saya sudah dikerumuni media massa. Saya kaget, sesungguhnys saya ke sini mau bersilaturahmi dengan abang, tidak lebih."

"Saya juga tidak tahu media massa tahu dari mana? Karen pada saat saya tiba di Koman HAM, tiba-tiba saya dikerumuni media massa," sambung pengusaha kontraktor itu.

Selain itu, Novela juga merasa diarahkan oleh Natalius. Bahwa ada penyelenggaraan Pilpres di Kabupaten Pinai. Padahal menurutnya, tidak ada penyelenggaraan Pilpres di kampung halamannya itu.

"Lalu setelah itu saya ke lantai 3, sampai di lantai 3 saya coba untuk digiring. Jadi saya mau diarahkan bahwa sebetulnya di Paniai itu ada Pilpres di distrik. Jadi semua yang ada di kampung dikerahkan ke kantor distrik," ujar Novela.

"Kembali lagi ke masalah di MK, bahwa di kampung saya itu tidak ada pemilihan Pilpres, TPS tidak ada, aktifitas Pemilu tidak ada. Acuan saya sebenarnya ada di situ," tandas Novela.

Hakim MK Kebingungan Terima 3 Versi Bukti dari Tim Prabowo-Hatta

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan beberapa catatan terkait bukti-bukti yang disampaikan seluruh pihak yang berperkara dalam sidang gugatan Pilpres 2014, baik pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Dari kubu pemohon, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, majelis sempat kebingungan menerima 3 versi bukti.

"Mahkamah sudah memeriksa antara daftar bukti dan bukti fisik. Mahkamah menerima 3 versi daftar bukti," kata Ketua MK Hamdan Zoelva di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Kebingungan menenentukan bukti yang akan dipakai, MK pun meminta tim Prabowo-Hatta menentukan versi mana yang akan diserahkan ke majelis  sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

"Ini harus dipastikan mana yang digunakan," ujar Hamdan.

Selain itu, majelis juga menemukan adanya nomor ganda pada daftar bukti yang diserahkan. Tapi setelah diverifikasi, bukti fisik yang dilampirkan hanya satu. Misalnya pada P1.5 bukti fisiknya sama dengan daftar bukti P5.5.

"Banyak sekali hal seperti itu. Ini perlu kepastian dari pemohon," imbuh Hamdan.

Majelis kemudian menyerahkan kepada pemohon untuk segera melengkapi data yang menjadi catatan hakim. Majelis juga memberi kebebasan kepada pemohon untuk mengabaikan begitu saja.

"Saya kembali menyerahkan ke pemohon apakah bukti yang menurut daftar buktinya ada tapi bukti fisiknya tidak ada untuk dilengkapi atau tidak," ucap Hamdan.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

3 Bukti Prabowo-Hatta di MK yang Bermasalah

Dalam sidang di Mahkmah Konstitusi (MK), kubu Prabowo-Hatta sebagai pemohon sudah menerima catatan yang disampaikan Majelis Hakim. Mereka meminta waktu 2 hari untuk melengkapi dan memperbaiki bukti yang masih dinilai kurang oleh majelis.

Sedikitnya ada 3 permasalahan yang menjadi catatan hakim. Pertama, ditemukannya 3 versi bukti yang diserahkan pemohon kepada pihak MK. Kedua, panitera sebagai pihak yang melakukan verifikasi bukti juga menemukan ada penomoran ganda dalam bukti yang disampaikan.

Ketiga, masih banyak ditemukan bukti yang tidak ada bentuk fisiknya. Bukti diserahkan hanya dalam bentuk daftar bukti, tapi setelah diperiksa, tidak ada bukti fisik yang sesuai dengan daftar bukti.

Anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap ketiga catatan yang diberikan majelis hakim. Maqdir bersama tim akan memilah, memeriksa, dan melengkapi bukti yang masih dirasa kurang.

"Untuk versi daftar bukti, kalau diperkenankan kami akan lihat lagi mana yang lebih sesuai dengan dalil-dalil sementara yang tidak akan kami tarik. Hal yang sama ada bukti yang ganda akan kami lihat kembali. Bukti fisik yang belum ada kami lihat kembali mungkin ada yang tertinggal," kata Maqdir, Senin (18/8/2014).

Maqdir memastikan, pihaknya akan melengkapi segala bukti yang masuk dalam catatan majelis. Maqdir meminta waktu kepada MK 2 hari ke depan untuk melengkapi dokumen.

"Akan kami serahkan akan kami lengkapi dalam waktu 2 hari lagi," ucap Maqdir.

Sementara, Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan, batas waktu untuk menyempurkan segala bukti yang disampikan majelis adalah 19 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB. Penyempurnaan ini diserahkan bersamaan dengan penyampaikan kesimpulan.

"Penyerahan kesimpulan dan penyempurnaan bukti fisik langsung diserahkan ke paniteraan jadi besok tidak ada sidang," tutup Hamdan.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Novela Nawipa dan Misteri Intimidasi

 

Setelah bersaksi untuk Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK), Novela Nawipa jadi buah bibir. Putri Papua itu bahkan sempat 'hilang' pascakesaksiannya yang membuat Prabowo Subianto bangga. 

Namun, pada Minggu 17 Agustus 2014, bertepatan dengan hari kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia, Novela muncul. Pengusaha emas di Papua itu mendatangi kantor Komnas HAM.

Di gedung yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, Novela menemui Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Novela dan Natalius merupakan saudara satu kampung asal Kabupaten Paniai, Papua.

Kedatangan Caleg DPRD Kabupaten Pinai dari Partai Gerindra itu ke Komnas HAM untuk memperjelas bahwa dirinya tak mendapat intimidasi dari pihak manapun. Hal itu terkait pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang mengungkap Novela mendapat intimidasi dari orang tak dikenal, bahkan rumahnya dirusak.

"Sampai saat ini saya tidak merasa diintimidasi dan tak ada tekanan. Itu keluar dari hati saya," ungkap Novela di Komnas HAM. (Baca: Novela Nawipa: Saya Tidak Merasa Diintimidasi)

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga menegaskan tak ada ancaman yang diterima Novela. Ia juga meminta media jangan mengeksploitasi Novela.

"Adik ini seperti dalam ancaman serius. Kondisi di kampung adik tak ada kondisi serius, tak ada ancaman. Tidak seperti diceritakan teman media. Kalau di media sosial, itu hanya respons bias. Tak perlu tokoh politik nasional bicara dia dalam ancaman. Biarkan saja adik kembali jadi ibu bagi anaknya," tegas Natalius.

Hanya berselang beberapa jam setelah ke Komnas HAM, keterangan Novela berubah. Saat menghadiri acara malam renungan Kemerdekaan Indonesia di Rumah Polonia --markas Prabowo-Hatta--, Novela mengaku mendapat intimidasi.

Kepada Liputan6.com, Novela mengaku, setelah memberikan kesaksian di MK intimidasi langsung terjadi. "Setelah beri kesaksian di MK, saya diteror via telepon dan SMS. Itu benar-benar ada," ungkap Novela di Rumah Polonia, Minggu malam.

Novela menjelaskan, 1 jam setelah ia memberi kesaksian, ada telepon gelap masuk ke ponsel pribadinya. Saat mengangkatnya, dirinya diancam agar bertanggung jawab atas kesaksiannya di MK. Bukti nyata terjadi intimidasi dan teror itu yakni pagar rumahnya dirusak.

Ekstremya, Novela mengaku rumah orangtua nya diancam akan dibakar. "Keluarga saya bilang ada teror rumah orangtua saya di Paniai mau dibakar. Adik-adik saya diintimidasi. Anak saya dan adik pun tidak sekolah."

"Jadi yang saya sampaikan tidak ada intimidasi saat beri kesaksian di MK, tapi ada setelahnya," tegas Novela.

Ia menambahkan, dirinya hadir ke Komnas HAM bukan mengadu, melainkan diundang Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. "Dia itu abang, kakak, dan saudara. Saat di dalam, saya malah diiring," imbuh Novela.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menegaskan, sejauh ini belum menerima laporan intimidasi dari Novela Nawipa. "Oh tidak ada, laporan itu tidak ada. Terkait Novela masih belum ada. Terkait Novela sendiri diperiksa di MK belum ada laporan," kata Yotje di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 14 Agustus lalu

Dia mengatakan, sejak Pemilu, belum ada laporan ancaman. Hanya ada Kapolres Nabire yang menjadi saksi pemeriksaan saksi MK.

"Dan dia melaporkan bahwa permasalahan muncul tersebut semua dilakukan sesuai prosedur. Permasalahan itu hanya terjadi antara KPUD, PPD, dan dengan mereka-mereka yang ada di TPS," ujar dia.

Karena, itu sampai saat ini ditegaskan Yotje  belum ada bentuk ancaman yang ditemukan penyidik Polda Papua. "Secara normatif berjalan sesuai hukum. Kapolres sendiri hari ini wawacara melalui teleconference," tandas mantan Kapolda Kepulauan Riau itu.

Novela adalah saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta dalam sengketa pilpres di MK pada Selasa 12 Agustus 2014. Novela merupakan saksi mandat tingkat Kampung Awaputu, Papua itu dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa tidak ada proses pemungutan suara di Kampung Awaputu pada Pilpres 9 Juli lalu.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

MK Sahkan Bukti Prabowo, KPU, dan Jokowi dengan Catatan

 Mahkamah Konsitusi (MK) menggelar sidang pengesahan bukti-bukti dari pemohon (Prabowo-Hatta), termohon (KPU), dan pihak terkait (Jokowi-JK) soal sengketa hasil Pilpres 2014. Majelis Hakim Konstitusi pun mengesahkan seluruh bukti yang diajukan dengan catatan.

"Dengan demikian sama dengan catatan kekuarangan diperbaiki majelis menerima daftar bukti dan bukti fisik dengan catatan yang sudah disampaikan. Dengan itu majelis mengesahkan dengan catatan-catatan itu," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, di Ruang Sidang Utama MK, Senin (18/8/2014).

Hamdan menjelaskan, baik dari pihak pemohon, termohon, pihak terkait memiliki beberapa catatan. Catatan yang dimiliki majelis, yakni adanya ketidakcocokan antara daftar bukti dan bukti fisik yang diajukan melalui kepaniteraan.

"Catatan kami, ada dalam daftar bukti tapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepaniteraan bukti fisiknya tidak ada," ungkap Hamdan.

Karena itu, majelis hakim meminta seluruh pihak, baik pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk melengkapi seluruh kekurangan data yang telah menjadi catatan majelis. Seluruh pihak harus menyerahkan perbaikan paling lambat 19 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB.

"Penyerahan kesimpulan dan penyempurnaan bukti fisik langsung diserahkan ke paniteraan jadi besok tidak ada sidang," tutup Hamdan.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Cucu Jenderal Soedirman: Putusan MK Bisa Picu Perpecahan Bangsa

 Kubu Prabowo-Hatta mempersoalkan adanya kecurangan penyelenggaraan Pilpres seperti di Papua, Nias, dan Jawa Timur, yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bila MK tidak memutus dengan baik, cucu Jenderal Soedirman, Bugiakso khawatir bisa memicu terjadinya perpecahan bangsa.

"Bilamana MK tidak bijaksana memutuskan kasus gugatan Pilpres 2014 maka dapat dipastikan akan memicu perpecahan bangsa yang akan sulit untuk disatukan kembali," kata Bugiakso di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Ketua Umum Jenderal Soedirman Center itu berpendapat, perpecahan bangsa bisa timbul karena hasil Pilpres yang lemah legitimasinya. Bahkan, ia melihat peristiwa lepasnya Timor Timur bisa saja terulang.

"Konflik-konflik serupa sebagaimana terjadi di awal era reformasi dapat terulang termasuk potensi kehilangan berbagai provinsi dan daerah dari NKRI sebagaimana Timor Timur pada 1999," ujar Bugiakso.

Bugiakso menegaskan, Pilpres 2014 perlu menghasilkan pemimpin yang mempunyai legitimasi di mata rakyat dengan menghasilkan pemimpin yang kuat yang dapat mempersatukan NKRI.

Solusi untuk mendapatkan pemerintahan yang kuat, menurutnya, adalah melakukan pemilihan suara ulang (PSU). "Jenderal Soedirman Center menilai satu-satunya solusi yang adil dan bijaksana adalah PSU secara nasional," tandas Bugiakso.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Sebut Hakim MK Wali Songo, Eks Komisioner KPU Yakin Ada Keadilan

Wajah Mahkamah Konstitusi kembali dipertaruhkan dalam mengadili sengketa pilpres 2014. MK diharapkan dapat memutuskan perkara itu dengan seadil-adilnya sesuai konstitusi.

Harapan besar itu juga muncul dari mantan Komisioner KPU, Chusnul Mariyah. Dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2014) Chusnul menyebut MK sebagai Wali Songo.

"Saya punya optimis, majelis wali songo yang anggotanya 9 itu akan memutuskan dengan seadil-adilnya," kata Chusnul.

Ungakapan Wali Songo itu dirasa sangat tepat dalam menggambarkan majelis hakim konstitusi. Sebab, jumlah majelis hakim MK adalah 9 orang. Komisioner KPU periode 2002-2007 itu juga ingin hakim MK dapat mempertimbangkan seluruh data yang disodorkan semua pihak baik pemohon, termohon, pihak terkait, dan ahli.

"Selama masih ada waktu, kami memohon MK memutuskan dengan seadil-adilnya dengan semua data yang dibawa oleh pemohon, termohon, terkait dan saksi ahli," ujar Chusnul.

Langkah hukum yang diajukan ke MK, kata Chusnul, tak lepas dari upaya perbaikan bagi peyelenggara pemilu. Muaranya nanti, dapat menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan legitimated.

"Semuanya ini dalam rangka kita mencari atau menghasilkan rezim pemerintahan yang demokratis legitimated dan sesuai dengan konstitusi kita. Supaya pemerintah kita 5 tahun ke depan itu tidak direcoki dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita ikut kasus di Filipina, Mesir,atau negara lainnya. Jangan. Karena itu nasibnya lebih bahaya," tutup dosen IISIP itu.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Novela Nawipa: Saya Tidak Merasa Diintimidasi

Saksi Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi asal Paniai, Papua, Novela Nawipa, mendatangi Komnas HAM. Ia melakukan pembicaraan dengan Komisioner Komnas HAM asal Paniai, Papua, Natalius Pigai, selama 20 menit.

Usai pembicaraan, Ketua DPC Gerindra Paniai tersebut sebenarnya tak mau diwawancarai awak media. Gaya blak-blakannya pun keluar. "Ini pribadi. Keluarga, antara kakak dan adik," kata Novela di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Minggu (17/8/2014).

Ia mengaku datang ke Komnas HAM untuk memperjelas bahwa dirinya tak mendapat intimidasi dari pihak manapun. Sebelumnya, sempat beredar kabar Novela diancam dan rumahnya pun dirusak meski Polda Papua membantah hal itu terkait keterangannya di MK.

"Sampai saat ini saya tidak merasa diintimidasi dan tak ada tekanan. Itu keluar dari hati saya," ungkapnya.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan tak ada ancaman yang diterima Novela. Ia juga meminta media jangan mengeksploitasi Novela.

"Adik ini seperti dalam ancaman serius. Kondisi di kampung adik tak ada kondisi serius, tak ada ancaman. Tidak seperti diceritakan teman media. Kalau di media sosial, itu hanya respon bias. Tak perlu tokoh politik nasional bicara dia dalam ancaman. Biarkan saja adik kembali jadi ibu bagi anaknya," tegas Natalius.

Pada kesempatan ini pula, Novela memperjelas pula soal kesaksiannya di MK, bahwa tak ada sosialisasi Pemilu di daerahnya. "Merasa diri sebagai putri Papua, mama Papua, pribadi saya sudah merasa sudah cukup kalau selama ini proses ada, tapi kok tahapan itu nggak ada kemarin. Kami tak persoalkan hasil atau angka, kami persoalkan proses. Mungkin di waktu akan datang, kami mau tahapan itu. Jangan sistem noken memperalat kami," terangnya.

Kubu Prabowo Bantah Hadirkan Saksi Bayaran di Sidang Pilpres

Para saksi yang dihadirkan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam gugatan Pilpres 2014, baik di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dianggap tidak kuat dalam memberikan kesaksian untuk membuktikan materi gugatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilpres 2014 oleh KPU.

Bahkan muncul dugaan bahwa saksi yang diajukan itu merupakan saksi bayaran. Benarkah demikian? Anggota Tim Koalisi Merah Putih Ahmad Muzani membantah keras hal tersebut.

"Begini ya, saksi sebelumnya disumpah, sehingga menurut keyakinan dan agamanya. Selain itu kan keterangan yang dipaparkan memang apa adanya karena di bawah sumpah," kata Muzani di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/8/2014).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Muzani mengatakan, kabar miring itu biasa digaungkan oleh lawan politik yang ingin gugatan Prabowo-Hatta tidak dikabulkan oleh MK dan DKPP.

"Tentu saja isu miring didengungkan lawan politik, saya yakin hakim (MK dan DKPP) itu berintegritas bisa menilai dan memutuskan mana yang benar," tandas Muzani.

Sebelumnya pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai secara teknis dari segi penelitan, permohonan dan pembuktian dari kubu Prabowo-Hatta sangat tidak kuat. Dengan demikian, gugatan yang diajukan pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta pun diyakini gagal.

"Saya kira saksi ahli dalam sidang kemarin belum bisa menunjukkan apa yang dipermasalahkan," ujar dia.

Senada dengan Bivitri, Ketua Tim Advokasi Nasional pasangan Presiden dan wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Achmad Rifai juga menyatakan demikian.

"Kita lihat saja saksi yang dihadirkan dan didatangkan dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) saja. Ini berarti mereka tidak ada saksi yang bisa menguatkan," ujarnya.

sumber:

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Prabowo: Jangan Sampai Indonesia Dipimpin Orang Tidak Tepat

Liputan6.com, Cibinong - Sidang sengketa pemilu presiden 2014 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai agenda, MK akan memutuskan gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 21 Agustus nanti.

Dimintai komentarnya, Prabowo berharap keputusan MK nanti adalah yang terbaik untuk Indonesia.

Menurut Prabowo, materi perkara gugatan dan semua alat bukti yang diajukan adalah fakta dan menunjukkan benar-benar terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilpres 2014.

"Ya kita lihat perkembangannya, kita lihat hasilnya, saya kira rakyat sudah tahu bukti sudah sangat besar, banyak, rakyat sudah merasakan. Oleh karena itu, kita berharap yang terbaik untuk bangsa kita," kata Prabowo di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/8/2014).

Mantan Danjen Kopassus itu mengingatkan, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak tepat. Ia menambahkan, jika Indonesia dipimpin orang yang belum tepat,  masyarakat Indonesia akan terbelenggu dengan ketidakadilan.

"Kita ingin negara ini jangan didirikan atas kebohongan, kecurangan. Karena kecurangan dan kebohongan pasti akan menghasilkan suatu keadaan yang merugikan bangsa, ini adalah pelajaran sejarah manusia," ujar dia.

Dia melanjutkan, "setiap negara yang dipimpin oleh kebohongan, kecurangan ketidakadilan, itu pasti menghadapi keadaan yang rugi, keadaan yang tidak baik untuk rakyat."

Dalam pilpres 9 Juli lalu, berdasarkan rekapitulasi suara KPU, pasangan Prabowo-Hatta dinyatakan kalah dari lawannya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun hingga saat ini, Prabowo-Hatta belum mengakui kekalahan tersebut.

Mereka mengajukan gugatan terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinilai telah melakukan kecurangan sehingga suara mereka tidak berhasil mengungguli suara Jokowi-JK. Selain menggugat ke MK, Prabowo-Hatta juga mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Jelang Putusan Hasil Pilpres, Ketua MK Salat Istikharah

 

 Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Ulang (PHPU) Pilpres 2014 yang diajukan oleh kubu pasangan Prabowo-Hatta pada 21 Agustus 2014 atau empat hari mendatang.

Ketua MK Hamdan Zoelva mengaku kerap meminta petunjuk dari Tuhan agar dapat memutuskan perkara secara adil. Salah satunya dengan cara melakukan solat istikharah dan solat tahajud.

"(Salat Istikharah) itu setiap hari kita lakukan. Karena saat seperti ini untuk dapat ketenangan seperti itu digabung salat malam itu penting," ujar Hamdan Zoelva di Kompleks Istana Negara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (17/8/2014).

Hamdan juga menegaskan, apa yang akan menjadi keputusan lembaganya dalam menangani perkara gugatan pilpres ini sama sekali tidak terintervensi dari pihak manapun.

Bahkan, rumor yang menyebut salah satu pasangan capres akan mengerahkan ribuan massa ke Gedung MK pada 21 Agustus atau pada hari dibacakannya putusan tersebut tidak akan berpengaruh apapun.

"Pokoknya kami akan putuskan secara bebas, ada demo atau tidak. Secara internal mahkamah memeriksa bukti-bukti yang ada. Karena buktinya banyak sekali. Sebenarnya sudah dari kemarin kami memeriksa bukti-bukti sampai sebelum putusan kami akan memeriksa. Selasa rabu akan rapat hakim," kata Hamdan Zoelva. 

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/