Jokowi Bakal Pangkas Sumber Pemborosan APBN Jadi Hits

 

 Presiden Terpilih Jokowi akan memangkas APBN yang dinilai menjadi sumber pemborosan anggaran uang negara. Namun begitu, tak semua anggaran akan dipotong oleh Jokowi.

Informasi ini menjadi salah berita yang paling hits selain kabar dari PPP yang akan menentukan arah koalisinya dalam Mukernas nanti.

Berikut 5 berita yang paling menyedot perhatian sahabat Liputan6.com sepanjang Sabtu 13 September 2014 kemarin.

1. Tantangan Berat Jokowi

Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) telah mengajukan anggaran untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan Serpong, Tangerang kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Anggaran senilai Rp 1,6 triliun tersebut diajukan melalui APBN 2015.

Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto Djarot menjelaskan, rencananya pembangunan PLTN tersebut untuk mengurangi ketergantungan listrik kepada PLN yang merupakan tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi-JK.

2. Jokowi Selektif Pilih Satgas

Pengamat ekonomi energi Marwan Batubara menilai, rencana Tim Transisi membentuk satgas anti mafia migas adalah baik. Namun begitu, satgas ini nantinya harus bertindak secara objektif dan tidak pandang bulu dalam memutuskan. Terlebih, disinyalir mafia migas mulai mencoba menyusup ke Tim Transisi.

Marwan menjelaskan, satgas bentukan Jokowi-JK ini harus benar-benar berkomitmen memberantas para mafia. Jangan sampai hanya jadi wacana untuk meningkatkan popularitas dan simpati publik.

3. Jokowi Akan Pangkas Pos Anggaran APBN Ini

Presiden terpilih Jokowi mengaku pihaknya akan memangkas beberapa mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap menjadi sumber pemborosan uang negara. Namun demikian, Jokowi mengaku tidak semua anggaran akan dipangkas.

"‎‎Ya kegiatan-kegiatan yang jauh berkaitan dengan kebangunan untuk rakyat, ya itu dikurangi dong," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 12 September 2014.

4. KMP Bukan Menangkan Prabowo-Hatta

Katua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan alasan partainya bergabung dengan sejumlah parpol lainnya dalam Koalisi Merah Putih bukan semata-mata mendukung pasangan Prabowo-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden.

"Dalam mukadimah Koalisi Merah Putih, tidak ada satu pun yang berbunyi membuat pemenangan pada pasangan Prabowo-Hatta. Melainkan lebih kepada prinsip dasar dan idealisme melihat Indonesia ke depan," ujar Aburizal di Ancol, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

5. Arah Koalisi PPP

Perubahan arah koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari pendukung Koalisi Merah Putih ke koalisi Jokowi-JK akan diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 24 September mendatang.

Sekretaris Forum DPW PPP Iksan Nahromi menyatakan, 2 agenda utama mukernas yang dirancang adalah pengukuhan Plt ketua umum menjadi Ketua Umum PPP definitif. Serta agenda pembahasan perubahan peta dukungan koalisi.

sumber:

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Jokowi: Presiden Masuk Angin, Ekonominya juga Masuk Angin

 

 

Presiden terpilih Jokowi menyatakan bahwa ingin tetap dekat dengan rakyat, sehingga dalam perjalanannya dari rumah pribadi di Solo menuju ke Balai Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar 20 kilometer sempat berhenti tiga kali.

"Saya agak terkejut dalam perjalanan menuju ke Balai Desa Jati, karena sepanjang jalan yang dilalui banyak warga yang berdiri di pinggir jalan dan saya sempat berhenti tiga kali," kata Jokowi di Karanganyar, Sabtu (13/9/2014).

Mantan Walikota Surakarta, Jawa Tengah, itu mengatakan dirinya sengaja berhenti di Palur dan Jaten untuk bertemu masyarakat dan berjabat tangan.

"Ya, memang dalam berhenti secara mendadak ini sempat membuat kaget juga Paspampres yang mengawal saya, tapi itu tidak apa-apa, anggaplah latihan," kata Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tersebut.

Jokowi mengatakan, selaku presiden ada aturannya tersendiri mengenai tatacaranya, dan standarnya di semua negara hampir sama untuk mengamankan kepala negara/kepala pemerintahannya.

Bahkan, menurut dia, urusan makan saja juga diperiksa karena tidak bisa sembarang makan. Karena itu, ia mengakui kalau presiden sampai sakit, juga akan berpengaruh padahal-hal  lainnya.

"Ya, Presidennya masuk angin, ekonominya juga bisa masuk angin. Untuk itu semuanya harus memahami, tetapi yang jelas saya tidak mau tidak dekat dengan rakyat," tegas Jokowi.

Ia menimpali, sesuai aturan, presiden minimal harus berjarak tiga meter untuk bertemu dengan rakyatnya. Namun hal itu tidka masalah baginya lantaran Paspampres yang menjaganya sudah terlatih dan dari personel pilihan.

Dalam kunjungannya ke Karanganyar, Jokowi didampingi oleh ibunya, Sujiatmi Notomihardjo, dan sang paman Miyono beserta rombongan guna menghadiri silaturahim dengan ribuan masa pendukungnya.

sumber:

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Tak Izinkan Jokowi Mundur, DPRD Dinilai Tak Paham Undang-undang

Sampai saat ini DPRD DKI Jakarta belum juga membahas pengunduran diri Joko Widodo dari posisi Gubernur DKI Jakarta. Padahal, DPRD tidak punya waktu banyak untuk segera menyerahkan surat rekomendasi kepada Mendagri dan Presiden.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmadji mengatakan, berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, Jokowi mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI Jakarta. Setelah itu, DPRD menyikapi pengunduran diri itu lalu diserahkan kepada presiden melalui Mendagri. Tapi sampai saat ini belum ada surat dari DPRD.

"Di mana suratnya? Belum," kata Dodi usai menjadi pembicara dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, kata Dodi, DPRD harus menyerahkan surat rekomendasi itu 30 hari sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden 20 Oktober mendatang. Tapi, Kemendagri memberi waktu lebih.

"Tapi di kami, kami buat SOP, paling lama 14 hari. Karena ini dari Kemendaagri ke presiden," lanjut Dodi.

Dodi menjelaskan, tidak ada lagi prosedur untuk mengajukan pengunduran diri selain melalui DPRD. Kalau pun DPRD tidak kunjung memberikan surat rekomendasi, berarti DPRD tidak memahami undang-undang.

"Ya kenapa alasannya? Ya perintahnya undang-undang ada izin ya kenapa DPRD nggak nurut undang-undang dong. (Kesalahan di DPRD) iya," tutup Dodi.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/