Rachmawati Soekarnoputri: SBY Perlu Ambil Alih

Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih situasi terkait pro-kontra hasil Pilpres 2014. Selain itu, dia juga meminta agar TNI tak netral.

"Presiden yaitu SBY harus ambil alih. Saya juga menyerukan agar TNI nggak netral. Harus kerja keras. Apa mau negara dijual ke pihak asing? TNI harus bela negara, bukan bela Prabowo atau Jokowi," ungkap Rachmawati di rumahnya, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Sikap Rachmawati yang berseberangan dengan sang kakak, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dibantahnya sebagai perpecahan keluarga. Ia menilai kakak perempuannya itu sudah keluar jalur dari Tri Sakti yang digariskan ayahnya, Bung Karno.

Tri Sakti yang dimaksud, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

"Perpecahan bukan arti keluarga, tapi beda visi dan ideologis. Saya juga Tri Sakti tapi yang di sana liberal dan federalis. Dari pertama, sejak Mega jadi Ketum PDIP saya sudah bilang jangan sampai dimanfaatkan orang," ucap dia.

Rachmawati juga menuturkan, proses hukum yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi (MK) harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. "Saya mengamati begini, gugatan Prabowo-Hatta sepanjang ada data kuat, seharusnya MK akomodir secara baik. Junjung tinggi kebenaran dan keadilan," tutur dia.

"Bukan bicara angka, tapi apa yang terjadi di daerah-daerah terstruktur, masif, dan sistematis," tandas Rachmawati. 


sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/ 

Prabowo Mengaku Sakit Hati, Buyung: Itu Cuma Curhat

Dalam penyampaian permohonan gugatan Pilpres 2014, capres Prabowo Subianto sempat menyampaikan rasa sakit hatinya atas banyaknya kecurangan yang menyebabkan dirinya kalah.

Prabowo heran, meski mengantongi dukungan 62% parpol pendukung, namun tak cukup mengantarkan dirinya pada kemenangan.

Ungkapan rasa hati Prabowo itu pun mengundang keheranan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim kuasa hukum KPU, Adnan Buyung Nasution.

"Kaget saya istilah menyakitkan hati, di mana sakit hatinya? Tapi itu mungkin bahasa saja, curhat," kata pria yang karib disapa Buyung itu usai menjalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Ia  pun tak mempermasalahkan gugatan Prabowo-Hatta itu. Dirinya menilai, yang sesungguhnya berperkara adalah Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.

"Yang berantem ini kan pihak Prabowo sama Jokowi, saya di tengah," ujar dia.

Pengacara senior itu hanya membela KPU karena dirinya menilai, lembaga pimpinan Husni Kamil Manik tersebut sudah melakukan tugas dengan jujur dan adil.

"Saya hanya membela diri bahwa KPU telah bekerja secara jurdil, objektif dan adil. Kalau ada kekurangan kesalahan supaya yang menuduh harus membuktikan," tandas dia

sumber :
http://indonesia-baru.liputan6.com/ 

Prabowo: Kita Hormati Keputusan MK Jika Prosesnya Benar dan Jujur

Sidang perdana gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa digelar hari ini.

Prabowo memberikan testimoni dalam persidangan tersebut. Dia menegaskan, pihaknya siap menerima keputusan pemilu asalkan prosesnya benar dan jujur.

"Kita akan hormati keputusan apapun kalau protesnya benar, prosesnya jujur, tidak ada kecurangan," kata Prabowo di ruang sidang MK, Rabu (6/8/2014).

Dia mengatakan, isi gugatan permohonan dan sejumlah dugaan kecurangan pada Pilpres telah disampaikan oleh tim hukumnya yang juga dimuat di berkas permohonan.

"Sesungguhnya kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi," ujar Prabowo.

Di luar ruang sidang, ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta beraksi di depan Gedung MK. Mereka menyerukan berbagai tuntutan terhadap gugatan yang telah dilayangkan di MK.

"Saudara-saudara sekalian, yakinlah kita punya bukti kuat ada kecurangan yang terjadi. Kita punya bukti yang lengkap. Semalam tim advokasi rapat sampai jam 3 pagi. Kita sudah siap," ujar Jubir Tim Perjuangan Merah Putih Andre Rosiade saat berorasi di hadapan para pendukung Prabowo-Hatta.

Berdasarkan keputusan KPU, perolehan suara Prabowo-Hatta berjumlah 62.576.444 (46,85 persen). Sementara pasangan Jokowi-JK 70.997.833 (53,15 persen).

Tapi pasangan Prabowo-Hatta mengklaim perolehan suara yang benar untuk mereka adalah 67.139.153 (50,25 persen). Sementara pasangan Jokowi-JK 66,435,124 (49,74 persen).

Terkait selisih suara sebanyak 8.421.389, Prabowo-Hatta menilai terdapat kesengajaan dari penyelenggara tingkat bawah untuk mengubah hasil penghitungan secara sistematis dan terstruktur, serta tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

baca artikel terkait :

 

 Prabowo-Hatta Jalan Kaki Laporkan Gugatan Pilpres ke MK

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik di Pilpres Digelar DKPP Jumat

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana terkait 6 aduan dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2014 pada Jumat 8 Agustus 2014.

"Sidang hari Jumat, jam 14.00 WIB, tempatnya tidak cukup di sini, kita lagi mencari tempatnya. Kemungkinan di Departemen Agama," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin 4 Agustus 2014.

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini menerangkan, pengaduan yang akan disidangkan sebanyak 6 kasus dari 7 aduan yang telah dilaporkan oleh tim pasangan nomor 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Dalam Pilpres 2014 dugaan pelanggaran KPU yang diadukan ke DKPP cuma 7. Lalu, 6 perkara itu kita sidangkan secara terintegrasi," terangnya.

Lebih jauh, Jimly mengatakan, pengaduan terkait pelaksanaan Pilpres lebih sedikit dibandingkan dengan pengaduan Pemilu Legislatif. "Karena pesertanya cuma dua jadi pengaduan hanya 7. Kalau Pileg itu sebanyak 755 pengaduan," ujarnya.

Sementara terkait persidangan tersebut, Jimly mengatakan, pihak DKPP telah melayangkan surat kepada pihak-pihak terkait persidangan, yakni KPU, Bawaslu, dan kedua tim sukses pasangan nomor 1 maupun nomor 2.

"Seharusnya sampai suratnya hari ini, jika perlu jam 12 malam tidak apa-apa. Ini penting agar semua pihak terlapor dan pelapor bisa mempersiapkan semuanya," tandas Jimly.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Tim Prabowo-Hatta Laporkan KPU ke DKPP Terkait Buka Kotak Suara

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menerima pengaduan dari Ketua Tim Advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Eggy Sudjana terkait pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinilainya sudah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Laporan pengaduan tersebut diterima oleh bagian Humas DKPP. Namun Eggy mengatakan laporannya belum mendapatkan respons dari pihak DKPP.

"Saat ini (respons) belum bisa diterima, karena hari Jumat sudah sidangnya," ujar Eggy usai menyerahkan laporan ke DKPP, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (4/8/2014) malam.

Eddy mengungkapkan, dalam laporannya kali ini diketahui dan disebutkan jika KPU pusat menginstruksikan agar KPU daerah membuka kotak suara. Menurutnya, seharusnya KPU tidak boleh membuka kotak suara tersebut karena gugatan sengketa tengah diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi seharusnya biar MK yang memutuskan, karena sudah ada barang bukti. Dengan begitu, namanya pengrusakan (barang bukti), masih disegel kok minta dibuka," ungkapnya.

Tak hanya itu, Eggy pun mengaku jika pihaknya sangat kecewa terhadap KPU atas apa yang sudah dilakukan tersebut. Maka dari itu ia menginginkan, agar DKPP segera melakukan pemecatan terhadap Komisioner KPU.

"Harapannya Komisioner KPU dipecat, karena sudah maksimal pelanggaraannya," tandas Eggy.

Dengan adanya laporan tersebut, artinya DKPP telah menerima 8 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan Pilpres 2014. 6 di antaranya akan disidangkan Jumat pekan ini. Sedangkan 1 pengaduan ditanyakan tidak lolos verifikasi, dan laporan baru dari Eggy Sudjana saat ini sedang memasuki tahapan verifikasi

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/