Ini Kelemahan Gugatan Prabowo-Hatta Menurut Adnan Buyung

Kubu Prabowo-Hatta diminta untuk memperbaiki gugatannya atas hasil Pilpres hingga Kamis, 7 Agustus 2014 pukul 12.00 WIB mendatang. Majelis hakim pun banyak memberikan masukan untuk perbaikan.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution menginginkan agar gugatan Prabowo-Hatta ke depannya lebih lengkap. Terutama bagian gugatan yang disebut-sebut terdapat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Misalnya kalau di situ terjadi, katakanlah pelanggaran TSM, kan mesti diuraikan apa TSM-nya. Itu tidak ada, ada beberapa hal yang memang keterangan yang harus diperbaiki," kata pria yang karib disapa Bang Buyung itu usai menjalani sidang di gedung MK, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Salah satu gugatan yang masih sangat kurang, lanjut dia, adalah adanya tudingan kecurangan di 10 provinsi. Masalah kecurangan yang seperti apa tidak dijabarkan dengan gamblang.

"Yang kurang dari permohonan Prabowo, saya lihat ada 10 provinsi yang beliau katakan bermasalah. Tapi masalahnya apa nggak dimaksud? Hanya nama provinsinya yang disebut, tapi tidak ada diuraikan apa permasalahannya," ucap dia.

Dirinya juga mengaku heran dengan tim advokasi Prabowo-Hatta yang tidak kunjung menyelesaikan gugatan. Padahal, gugatan sudah disampaikan hingga 3 kali.

"Padahal sudah 3 kali ya. Permohonan perbaikan pertama dan kedua. Tapi ternyata masih belum lengkap. Memang biasanya begitu hakim memberikan kesempatan," tandas dia

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

artikel terkait :

 Prabowo-Hatta Jalan Kaki Laporkan Gugatan Pilpres ke MK

Jokowi-JK Tak Hadiri Sidang Perdana Pilpres Besok

Sidang perdana gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 akan digelar pada Rabu 6 Agustus 2014 besok. Pasangan Prabowo-Hatta direncanakan akan hadir dalam sidang perdana. Sebaliknya pasangan Jokowi-JK tidak akan hadir.

Menurut tim kuasa hukum Jokowi-JK, Alexander Lays, sidang yang diagendakan besok itu hanya akan dihadiri oleh tim kuasa hukum.

"Besok Pak Jokowi-JK tidak akan hadir sidang dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukum," ujar dia di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).

Alexander mengatakan, Jokowi sibuk untuk menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara JK diketahui tengah berada di luar negeri.

"Kalau Pak Jokowi kan harus bertugas sebagai Gubernur dan JK belum tahu besok sudah ada di sini atau belum," tandas Alexander.

Kubu Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres ke MK setelah mengklaim terjadi kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

Menteri Era Mega Jadi Ketua Tim Transisi, Jokowi: Saya yang Tunjuk

Presiden terpilih Joko Widodo memilih Rini M. Soemarno sebagai Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-JK yang bertugas membantu menjabarkan berbagai program pemerintahan Jokowi-JK setelah dilantik nanti.

Rini‎ sendiri merupakan mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan era presiden Megawati Soekarnoputri. ‎Rini juga kerap terlihat berada disamping Mega saat berkampanye pada Pileg dan Pilpres yang lalu.

Dipilihnya Rini, semakin membuat isu bahwa Jokowi adalah "presiden boneka" semakin kencang. Namun, mantan Walikota Solo itu membantah dipilihnya Rini karena perintah dari Megawati yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan. "Itu saya sendiri yang menunjuk. Lihat dari kemampuan beliau," tegas Jokowi.

Jokowi beralasan, dipilihnya Rini lantaran pengalamannya dalam memimpin perusahaan swasta yang cukup baik selama waktu yang cukup lama. Selain itu, Rini juga pernah berkecimpung di pemerintahan.

"‎Ya tentu karena beliau itu senior. Bu Rini punya pengalaman di korporasi swasta, pengalaman di pemerintahan juga ada.  Ini penting," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (4/8/2014).

Dengan pengalaman tersebut, Jokowi berharap tim yang dipimpin Rini mampu meramu visi dan misi yang telah ia buat bersama Jusuf Kalla menjadi sebuah kebijakan yang mampu menyejahterakan rakyat. ‎

"Kita lihat kemampuan beliau, pernah di swasta, di pemerintahan juga. Kalau digabungkan kecepatan swasta dan pentingnya regulasi di pemerintahan, tentu sangat membantu," ucapnya.

sumber :

http://indonesia-baru.liputan6.com/

artikel terkait :

Jokowi Gelar Rapat Perdana dengan Tim Transisi Nanti Malam

Jokowi Gelar Rapat Perdana dengan Tim Transisi Nanti Malam

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi akan menggelar rapat perdana nanti malam untuk membicarakan masalah pemerintahan Indonesia ke depan dengan tim transisi.

"Hari ini membahas soal distribusi di antara tim, kemudian sore nanti atau malam akan ada diskusi bersama Pak Jokowi. Diskusinya banyak sekali. Kami harus berkonsultasi dengan Pak Jokowi dan mengatur konsentrasi ke depan seperti apa," ungkap Deputi Tim Transisi Anies Baswedan, di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Rektor non-aktif Universitas Paramadina itu juga menjelaskan tim transisi ini nantinya akan berkonsultasi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, Jokowi dan wapres terpilih Jusuf Kalla ingin  ada kelanjutan pembangunan, tidak memulai dari nol.

"Kami perlu tahu konsentrasi ke depan seperti apa. Prioritasnya adalah apa yang sudah dijanjikan Jokowi selama kampanye," ungkapnya.

Anies menegaskan, ada beberapa sektor yang difokuskan dalam pemerintahan transisi Jokowi-JK, yaitu reformasi birokrasi, Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, nelayan, petani, dan pedesaan. Saat ini, tim transisi sudah membentuk kelompok kerja (Pokja).

Ada 3 tugas utama Pokja Transisi yaitu menerjemahkan janji-janji Jokowi-JK selama kampanye, mengulas apa yang sudah dikerjakan pemerintah sebelumnya, dan melihat bagaimana program diintegrasikan dan dijalankan.

"Sekarang banyak yang harus dikerjakan. Kalau memang sudah selesai baru akan dirapikan," tandas Anies

sumber : 

http://indonesia-baru.liputan6.com

Kubu Prabowo-Hatta: Kami Perjuangkan Kebenaran, Bukan Tak Legowo

Banyak penilaian yang berkembang saat Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak yang menuding pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu tak legowo dengan keputusan KPU.

Namun, hal itu dibantah keras oleh Tim Perjuangan Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta. Mereka menilai, gugatan yang dilayangkan ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk Prabowo-Hatta.

"Bukan karena tidak legowo tapi ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Nilai keadilan dan kebenaran," kata juru bicara Tim perjuangan Merah Putih, Andre Rosiade di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2014).

Andre mengaku menemukan banyak sekali kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam hasil Pilpres 2014. Hal itulah yang akan dibuktikan kepada hakim MK nanti. Dia menyatakan, punya data hampir 10 truk berisi formulir C1 sebagai data pembanding.

"Jadi itulah dasar kenapa Pak Prabowo melakukan gugatan. Jadi kalau ada yang membangun opini karena tidak legowo itu salah," tegas dia.

Saat ini, kata Andre, jelas terlihat terjadi penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK dan penyusutan suara untuk pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta.

"Dan kami akan buktikan," tandas Andre. 

artikel terkait :

Prabowo: Saya Sangat Sulit Menyerah. 

Ikrar: 10 Kali Prabowo Bilang Siap Kalah, Tapi Tak akui kekalahan